FPI Punya Nama Baru, Polri Tak Bisa Bubarkan Front Persatuan Islam

SuaraSumut.id - Baru saja resmi dilarang dan dibubarkan, ormas Front Pembela Islam atau FPI langsung mengubah diri menjadi Front Persatuan Islam. Namun Polri tak berani melarang atau bahkan membubarkan organisasi baru yang dibentuk sejumlah pentolan FPI itu.

Diketahui, FPI resmi dibubarkan pemerintah setelah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pelarangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI.

Terkait hal itu, Polri menyatakan tetap akan mengacu kepada SKB yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

SKB yang dmaksud yakni SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung RI, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020 dan Nomor KB/3/XII/2020 Tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam.

Untuk itu, berdasarkan SKB tersebut Polri hanya akan menindak segala macam yang berbau kepada Front Pembela Islam saja. Polri tidak akan menindak Front Persatuan Islam.

"Keputusan bersama tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Jadi hanya menyangkut FPI saja yang akan ditindak," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono melalui pesan singkat kepada Suara.com, Kamis (31/12/2020).

Sebelumnya, Brigjen Rusdi mengatakan, pergantian nama FPI bukan menjadi ranah Polri. Menurutnya, soal perizinan organisasi masyarakat sudah ada yang mengatur.

"Nanti ada instasni yang menangani masalah itu (pergantian nama) . Bukan domain Polri menganai masalah perizinan organisasi kemasyarakatan," tuturnya.

FPI Ganti Nama

Baca Juga: FPI Surabaya Lagi Pesan Atribut Pelang Baru, Mau Ganti Ternyata Dibubarkan

Simpatisan atau eks pengurus Front Pembela Islam mendeklarasikan diri membentuk organisaai baru yang diberi nama Front Persatuan Islam. Hal itu diketahui melalui keterangan resmi yang tersebar.

Dalam keterangan resmi tersebut terdapat sejumlah nama di kepengurusan FPI yang ikut mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Di antaranya Ketua FPI Ahmad Sabri Lubis hingga Sekretaris Umum Munarwan.

Para deklarator meminta simpatisan FPI untuk menghindari hal yang menimbulkan benturan dengan penguasa. Karena itu pihaknya mendeklarasikan Front Persatuan Islam sebagai wadah baru dalam meneruskan perjuangan mereka di FPI yang sudah dibubarkan dan dilarang pemerintah.

"Bahwa kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim dzalim maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa, dan negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945," tulis keterangan Front Persatuan Islam, Rabu (30/12/2020)

Sebelumnya para deklarator menilai pelarangan FPI oleh pemerintah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mereka merujuk putusan Mahkamah Konstitusi 82/PPU-XI/2013, dalam pertimbangan hukum halaman 125 yang menyatakan suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu.

Sebaliknya, lanjut deklarator, berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi tidak dapat menetapkan ormas tersebut ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum.