Alamak, Banyak Warga Medan Tak Sanggup Bayar Iuran BPJS

SuaraSumut.id - Warga di Kota Medan dinilai banyak tak sanggup membayar iuran BPJS secara mandiri. Hal ini dampak dari pandemi Covid-19. Selain itu, banyak yang tidak lagi memiliki fasilitas BPJS karena di PHK dari tempat mereka bekerja.

Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Medan Rudiawan Sitorus, melansir digtara.com--jaringan suara.com, Rabu (20/10/2021).

"Permasalahan ini kami temukan dalam reses dan sosialisasi peraturan daerah di beberapa kawasan di Dapil I Kota Medan. Warga menyampaikan sudah tidak mampu membayar iuran BPJS secara mandiri karena masalah perekonomian," katanya.

Anggota Komisi III DPRD Medan ini mengaku, warga juga banyak yang tidak lagi terdaftar kepesertaan di BPJS Kesehatan karena sudah kehilangan pekerjaan.

Baca Juga: Belum Ada Instruksi Resmi, Pengelola Wisata di Bantul Urung Berani Buka

"Adalagi warga yang menyampaikan tidak lagi memiliki fasilitas BPJS Kesehatan karena sudah tidak lagi bekerja, sebelumnya mereka mendapat fasilitas BPJS sekeluarga dari perusahaan," katanya.

Ia mengaku, banyak warga harus menguras uang hingga ratusan ribu setiap bulannya untuk membayar iuaran BPJS.

"Ada satu keluarga harus membayar lima orang, paling sedikit tiga orang. Karena kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka terpaksa tidak lagi membayar BPJS Kesehatan," katanya.

Dalam menyelesaikan persoalan ini ke depan, Pemkot Medan memang memiliki program BPJS Kesehatan gratis yang anggarannya ditanggung APBD. Namun demikian, anggaran yang ada tidaklah cukup jika Pemko Medan tidak memiliki data yang baik dan jelas.

"Kita mengapresiasi program jaminan kesehatan gratis Pemko Medan yang sudah digulirkan sejak lama, kemudian dengan adanya penambahan di tahun-tahun ke depan. Hanya saja, program tersebut harus didukung dengan pendataan yang jelas," katanya.

Baca Juga: 9 Artis Punya Resort dan Hotel, dari Hotman Paris sampai Reino Barack

Pemerintah Kota Medan diharapkan melakukan pendataan yang valid di masyarakat dalam menyikapi persoalan ini.

"Ini harus menjadi catatan bagi Pemkot Medan, pendataan masyarakat harus benar-benar dilakukan sehingga hasilnya bisa mendukung pencapaian program yang tepat sasaran," tukasnya.