SuaraSumut.id - Penanganan terhadap perbudakan modern yang dialami buruh migran Indonesia, khususnya anak buah kapal (ABK) pencari ikan di kapal asing belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah Republik Indonesia.
Hal itu berdampak banyaknya pekerja migran yang belum dan tidak mendapat hak mereka. Seperti gaji yang tertunda meski sudah bekerja berbulan-bulan.
Hal ini terungkap saat diskusi dengan tema "Perbudakan Modern di Laut dan Perikanan Ilegal, Apa yang Bisa Publik Lakukan?" usai nonton bareng film 'before You Eat' di gedung perpustakaan UMA, Rabu (8/6/2022).
Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengatakan, dalam hal pekerja migran khususnya ABK kapal ikan asing, pemerintah harus benar-benar menerapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, tentang pekerja migran Indonesia.
"Pemerintah belum maksimal dalam menuntaskan masalah pekerja migran ABK kapal ini. Dalam sisi ini, pemerintah seperti tidak memberikan perhatian kepada warga negaranya. Harus ada perhatian sosial, dan perlawanan sosial untuk mengentaskan masalah ini," katanya.
Saat ini, kata Dedi, regulasi yang ada sudah memenuhi hak seluruh pekerja migran kita. Namun faktanya, negara tidak bisa hadir sepenuhnya pada semua posisi untuk membela rakyatnya. Serta menerapkan Undang-Undang yang yang sudah di buat sedemikian rupa.
"Selain itu harus dilakukan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui detail tentang apa yang mereka terima dan lakukan saat memutuskan diri untuk menjadi pekerja migran," ujarnya.
Wakil Rektor III Universitas Medan Area, DR Rizkan Zulyadi menjelaskan, selain menerapkan UU Nomor 18 tahun 2017, para penegak hukum juga harus aktif dan benar-benar menjaga kedaulatan negara di laut.
"Kita harus bicara hukum ini. Kalau manusianya sudah benar, pasti sistemnya benar," tegasnya.
Baca Juga: Ini 5 Ruas Jalan Tol yang Akan Uji Coba Transaksi Nirsentuh
Perwakilan dari Greenpeace Indonesia yang juga merupakan executive producer dari film 'Before You Eat', Ariesyah Nasution menjelaskan, film ini menghadirkan fakta sebenarnya.
"Selain para agen yang hanya memberikan janji-janji manis terhadap para ABK, mereka yang menjadi korban perbudakan kapal ikan asing juga harus membayar banyak uang untuk meloloskan berkas mereka, agar mereka bisa bekerja ke luar negeri, dengan harapan bisa mengubah ekonomi keluarga," tukasnya.
Berita Terkait
-
Kehabisan Waktu, Korban Perbudakan Seks Masa Kolonial Jepang Cari Keadilan
-
Kronologi Dugaan Adanya Perbudakan Modern di Rumah Bupati Langkat
-
Komnas HAM Beberkan Fakta Praktik Kerja Paksa dan Perbudakan di Kerangkeng Terbit
-
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni Minta Perwira Polisi Terduga Pelaku Perbudakan Seksual Dihukum Berat
-
Pastor Pelaku Perbudakan Seksual Masih Memimpin Misa yang Dihadiri Anak
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
Pilihan
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
Terkini
-
Remaja di Medan Pukul Teman hingga Tewas Gegara Kesal Dimaki
-
Pengiriman 144 Balpres Ilegal dari Bandung ke Medan Digagalkan
-
Tembok Basah Padahal Tidak Hujan? Coba Cek Kondisi AC
-
Peretasan Binance Jadi Insiden Terbesar Sepanjang Sejarah Kripto, Lampaui Bybit
-
2 Pria Sulap Kandang Ayam Jadi Gudang Narkoba di Deli Serdang, 18 Kg Ganja Disita