Wasekjen PBB Soroti Pelanggaran Hak Perempuan Saat Bertemu Taliban

"Perempuan Afghanistan meyakinkan kita akan akan keberanian dan penolakan mereka untuk dihapus dari kehidupan publik. Mereka akan terus mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak mereka, dan kami wajib mendukung mereka dalam perjuangannya," ujar Bahous.

Dia menyebut yang terjadi di Afghanistan saat ini sebagai "krisis hak-hak perempuan yang merupakan seruan untuk masyarakat internasional".

"Ini menunjukkan betapa cepatnya kemajuan hak-hak perempuan selama beberapa dekade dapat dibalik dalam hitungan hari. UN Women mendukung semua perempuan dan anak perempuan Afghanistan, dan akan terus memperkuat suara mereka untuk mendapatkan kembali semua hak mereka," kata dia.

Kembali berkuasanya Taliban di Afghanistan pada 15 Agustus 2021 disusul dengan gangguan bantuan keuangan internasional yang kemudian memicu krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi manusia di negara itu.

Baca Juga: 6 Potret Baby RM, Anak ke-3 Aisyahrani yang Namanya Diumumkan Setelah Berusia 40 Hari, Kok Bisa?

Perempuan dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan, dan hilang dari kehidupan publik di bawah kekuasaan Taliban. Ribuan perempuan telah kehilangan pekerjaan atau dipaksa mengundurkan diri dari lembaga pemerintah dan sektor swasta.

Anak perempuan dilarang bersekolah di sekolah menengah dan atas. Banyak perempuan melakukan unjuk rasa dengan turun ke jalan guna menuntut agar hak-hak mereka dipulihkan.