SuaraSumut.id - PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sosial (PKS) berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan. Namun demikian, kemungkinan kecil mereka bisa bersatu.
Demikian dikatakan oleh dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi, melansir Antara, Minggu (3/3/2024).
"Jika mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya.
Dirinya melihat PDIP dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing. Hal ini demi terwujudnya checks and balances untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.
Dengan adanya mekanisme checks and balances ini, kata Arya, masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya.
Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan. Arya menganalogikan PDIP dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu.
"Karena secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," ujarnya.
Oleh karena itu, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.
Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.
"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," ungkap Arya.
Selain itu, kata Arya, bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.
"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," jelasnya.
Dirinya mengaku bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.
"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," katanya.
Berita Terkait
-
Singgung Jabatan Komisaris, Denny Indrayana Sorot Peran Eks Ketua KPU Muluskan Pencalonan Gibran
-
Gibran Terancam Diganti? MK Mulai Sidangkan Gugatan PHPU Pilpres 2024
-
Bawaslu Akui Tak Pernah Dapat Laporan Soal Pendidikan Gibran pada Pilpres 2024
-
KPU Bantah Syarat Pendidikan Gibran Cacat Hukum
-
Fokus Jaga Rupiah, BI Tahan Bunga Acuan 5,75
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 5482 Korban Keracunan MBG, Viral Ucapan Wapres Gibran: Bawa Bekal dari Rumah, MBG Jangan Dimakan
- 12 Pilihan Mesin Cuci Langsung Kering Tanpa Jemur
- Angka Hoki Shio untuk Menarik Rezeki dan Keberuntungan Finansial
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Jejak Aparat pada Kematian Pedagang Cermin saat Demo 27 Agustus 2026
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
Terkini
-
Peringatan G30S di Medan, Masyarakat Sipil Soroti Pelanggaran HAM-MBG
-
5 Penyebab Kulkas Tidak Dingin dan Cara Mengatasinya, Jangan Langsung Panggil Teknisi!
-
LPS Pertahankan Bunga Penjaminan Simpanan, Berlaku hingga Januari 2027
-
Maling Bergaya Ninja Sikat HP-Tabung Gas Warga di Medan
-
Imigrasi Sumut Gandeng Bea Cukai dan Forkopimda, Komitmen Jaga Perairan Batu Bara