Potret Kusam Konflik Agraria di Deli Serdang: Terima Tali Asih atau Gusur Paksa

"Yang membuat kami bertahan untuk berjuang karena kami tahu tanah ini tahun 2001 sudah dimenangkan di pengadilan di Lubuk Pakam Deli Serdang oleh gugatan BPRPI karena ini eks HGU PTPN II. Jadi, ini tanah yang kami tempati lebih dari dua puluh tahun yang silam sudah dimenangkan di Pengadilan Deli Serdang Lubuk Pakam," ungkapnya.

Meski sudah ada putusan pengadilan dan Mahkamah Agung, penindasan terhadap masyarakat yang mendiami lahan eks HGU PTPN II di Sampali masih saja terjadi yang membuat masyarakat merasa tidak aman dan nyaman.

Bahkan, beberapa kali petugas gabungan Satpol PP, Polri dan TNI datang melakukan penertiban dengan dalih bangunan tidak ada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Belum lagi gerombolan preman yang kerap menteror warga yang bertahan.

"Ternyata sekarang ada penindasan, suruhan daripada pengembang kepada kami warga di sini yang sudah tinggal puluhan tahun. Di sini berbagai masyarakat, ada yang jualan, petani, ada yang sopir, buruh, kami tinggal di sini untuk sekadar hidup, bukan untuk kaya dan jadi serakah," katanya.

Buat Jokowi - Prabowo

Masyarakat masih berharap ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto, agar peduli terhadap penderitaan masyarakat kecil yang terancam dirampas tanahnya di negeri sendiri.

"Harapan kami kepada bapak Presiden Joko Widodo juga Prabowo yang akan dilantik, supaya semua diperintahkan kepada TNI Polri, Menteri, BUMN, supaya menertibkan semua bawahannya supaya berpihak kepada masyarakat, dan tidak lagi berpihak kepada cukong-cukong, pemodal itu lah harapan warga Kampung Kompak," harapnya.

"Tekad kami warga Kampung Kompak bersama anak-anak kami, kami tetap berjuang untuk tetap tinggal di rumah kami, dan kami menolak tali asih, kami tetap melawan preman, mafia tanah dan pengembang yang mencoba-coba untuk menyerobot tanah dan rumah kami," jelasnya.

Senada juga disampaikan Ustaz M Darul, warga Sampali yang ikut menyuarakan penggusuran yang dilihatnya terjadi secara besar-besaran.

"Kelompok tani, masyarakat adat, di Sumatera Utara dari Labuhanbatu sampai Deli Serdang, kami sudah menetapi lahan selama 60 tahun. Sejak tahun 1964 sampai 2024," cetusnya.

Darul juga menagih janji Presiden Jokowi untuk mendistribusikan tanah untuk rakyat dengan pelaksanaan reforma agraria.

"Kepada Pak Presiden Jokowi keluarkan sertifikat atas tanah yang kami kuasi, itu janji kalian sepuluh juta hektare," katanya.

Sangking kecewanya, Darul mengutarakan pilihan politiknya saat mendukung Jokowi dua periode dan Prabowo saat Pilpres 2024. Ia tidak mau sikapnya mendukung Jokowi dan Prabowo jadi sia-sia, pilihan politiknya seolah tak perduli dengan nasib rakyat kecil.

Oleh karena itu, Darul meminta Jokowi datang Sumut untuk melihat penggusuran terhadap rakyat yang semakin ganas.

"Pak Jokowi datang ke Medan, Sumut, lihat kami, habis digusur, habis kita dicampakkan ke laut (digusur)," kecewanya.