Pasca Khotbah HKBP Kritik TPL, Gito Pardede: Bukan Khotbah Politik, Ini Upaya Menjaga Keutuhan Ciptaan

SuaraSumut.id - Ketua Youth Toba Geopark UNESCO, Gito Pardede, menyatakan dukungannya terhadap sikap konsisten Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dalam mengkritik keberadaan PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan di kawasan Tapanuli.

Gito menegaskan bahwa keberadaan TPL telah lama menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas lingkungan dan gereja.

"Kita mendukung sikap HKBP dalam menyuarakan keadilan bagi masyarakat adat dan lingkungan. TPL harus bertanggung jawab atas dampak operasionalnya," kata Gito dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/3/2025).

Gito mengatakan bahwa kawasan Geopark Kaldera Toba yang seharusnya menjadi pusat konservasi dan pariwisata berbasis keberlanjutan, justru terancam oleh eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

Menurut Gito, kritik yang disampaikan HKBP bukan semata-mata persoalan agama, tetapi juga menyangkut hak hidup masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.

HKBP sendiri telah berulang kali menyuarakan penolakan terhadap aktivitas TPL yang dianggap merampas tanah ulayat dan merusak hutan di wilayah Tapanuli.

Sikap gereja ini semakin mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan dan organisasi kepemudaan seperti Youth Toba Geopark.

"Dukungan ini bukan sekadar solidaritas, tetapi juga panggilan moral bagi semua pihak untuk menjaga ekosistem Danau Toba sebagai warisan dunia. Kami berharap pemerintah turut mengambil sikap tegas dalam menyikapi persoalan ini," ujar Gito.

"Kami juga mengajak masyarakat untuk melihat sikap HKBP ini bukan sikap politis, ini adalah sikap gereja dalam menjaga keutuhan ciptaan, hal ini mencakup lingkungan dan mata pencaharian masyarakat, jika Opung Emeritus Robinson Butar Butar menolak aktivitas tambang di Dairi, sikap Opung Viktor Tinambunan sudah sangat tepat mengkritik TPL," sambung Gito.

Sejauh ini pihak PT TPL belum memberikan tanggapan resmi terkait kritik yang terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat.

Namun, desakan terhadap evaluasi izin usaha dan kebijakan lingkungan perusahaan semakin menguat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian kawasan Geopark Kaldera Toba.