- Elemen masyarakat sipil menggelar aksi memperingati G30S di Pos Bloc Medan pada Senin, 30 September 2026.
- Massa menuntut negara menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu serta konflik agraria.
- Massa aksi juga mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis akibat kasus keracunan.
“Yang paling spesial sebenarnya juga dikemas seni perlawanan lewat seni yang dikolaborasi dengan kawan-kawan pekerja seni di Sumatera Utara. Kami menyebutnya panggung rakyat,” ujarnya.
Soroti Program MBG
Dalam aksi tersebut, masyarakat sipil juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adinda menyebut persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat menjadi salah satu isu yang mereka soroti.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan korban, khususnya anak-anak sekolah.
“Menurut kami, program MBG yang sudah menelan banyak sekali korban jiwa, anak-anak bangsa yang jadi korban keracunan, ini sebetulnya adalah program populis yang sengaja dibuat oleh rezim penindas,” kata Adinda.
Adinda juga mengkritik besarnya anggaran program MBG serta tata kelola pelaksanaannya. Ia menilai program tersebut seharusnya dirancang secara matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia bahkan menuding program tersebut berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu di sekitar pemerintahan Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan tudingan dari pihak aksi yang disampaikan dalam konteks kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Bukan hanya menjatuhkan korban, tetapi juga ini program yang memakan banyak sekali biaya tapi tidak dirancang sedemikian rupa,” ujarnya.
Karena itu, massa aksi menyerukan agar pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG hingga persoalan yang mereka soroti dapat diselesaikan.
“Tidak ada lagi korban-korban. Tidak ada lagi siswa-siswa yang menjadi korban keracunan,” kata Adinda.
Selain persoalan MBG, massa aksi juga menyerukan agar negara memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk pendidikan yang layak dan terjangkau.
“Harusnya negara bertugas memberikan pendidikan yang baik dan gratis untuk warga,” ujarnya.
Amatan SuaraSumut.id di lokasi, aksi juga diwarnai dengan penandatanganan penolakan program MBG dari masyarakat. Ada juga sesi mendengar suara korban kekerasan aparat, hingga konflik agraria yang terjadi di Sumut.
Kontributor : M. Aribowo
Berita Terkait
-
Viral 'MBG Jangan Dimakan', Peneliti SMRC Bongkar Gibran dan Prabowo Beda Pandangan Soal Ini
-
Keracunan MBG: Antara Kelalaian, Pengawasan, dan Tanggung Jawab Pidana
-
Langkah Gibran Sambangi Korban MBG Disebut Belum Selesaikan Masalah, Cuma Cari Panggung Politik?
-
Canggih! BRIN Ciptakan Detektor MBG Basi, Begini Cara Kerjanya
-
Kolonel Budi Utomo Jadi Tersangka Korupsi MBG, Mabes TNI Angkat Bicara
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 12 Pilihan Mesin Cuci Langsung Kering Tanpa Jemur
- Angka Hoki Shio untuk Menarik Rezeki dan Keberuntungan Finansial
- Timnas Indonesia vs Everbody: Panen Cibiran dari Negara Se-Asia Tenggara
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Jejak Aparat pada Kematian Pedagang Cermin saat Demo 27 Agustus 2026
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
Terkini
-
Peringatan G30S di Medan, Masyarakat Sipil Soroti Pelanggaran HAM-MBG
-
5 Penyebab Kulkas Tidak Dingin dan Cara Mengatasinya, Jangan Langsung Panggil Teknisi!
-
LPS Pertahankan Bunga Penjaminan Simpanan, Berlaku hingga Januari 2027
-
Maling Bergaya Ninja Sikat HP-Tabung Gas Warga di Medan
-
Imigrasi Sumut Gandeng Bea Cukai dan Forkopimda, Komitmen Jaga Perairan Batu Bara