- Elemen masyarakat sipil menggelar aksi memperingati G30S di Pos Bloc Medan pada Senin, 30 September 2026.
- Massa menuntut negara menuntaskan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu serta konflik agraria.
- Massa aksi juga mendesak pemerintah mengevaluasi dan menghentikan program Makan Bergizi Gratis akibat kasus keracunan.
“Yang paling spesial sebenarnya juga dikemas seni perlawanan lewat seni yang dikolaborasi dengan kawan-kawan pekerja seni di Sumatera Utara. Kami menyebutnya panggung rakyat,” ujarnya.
Soroti Program MBG
Dalam aksi tersebut, masyarakat sipil juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Adinda menyebut persoalan keamanan pangan dan kasus keracunan yang melibatkan penerima manfaat menjadi salah satu isu yang mereka soroti.
Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program tersebut agar tidak menimbulkan korban, khususnya anak-anak sekolah.
“Menurut kami, program MBG yang sudah menelan banyak sekali korban jiwa, anak-anak bangsa yang jadi korban keracunan, ini sebetulnya adalah program populis yang sengaja dibuat oleh rezim penindas,” kata Adinda.
Adinda juga mengkritik besarnya anggaran program MBG serta tata kelola pelaksanaannya. Ia menilai program tersebut seharusnya dirancang secara matang agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia bahkan menuding program tersebut berkaitan dengan kepentingan kelompok tertentu di sekitar pemerintahan Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan tudingan dari pihak aksi yang disampaikan dalam konteks kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Bukan hanya menjatuhkan korban, tetapi juga ini program yang memakan banyak sekali biaya tapi tidak dirancang sedemikian rupa,” ujarnya.
Karena itu, massa aksi menyerukan agar pemerintah menghentikan pelaksanaan MBG hingga persoalan yang mereka soroti dapat diselesaikan.
“Tidak ada lagi korban-korban. Tidak ada lagi siswa-siswa yang menjadi korban keracunan,” kata Adinda.
Selain persoalan MBG, massa aksi juga menyerukan agar negara memastikan pemenuhan hak dasar masyarakat, termasuk pendidikan yang layak dan terjangkau.
“Harusnya negara bertugas memberikan pendidikan yang baik dan gratis untuk warga,” ujarnya.
Amatan SuaraSumut.id di lokasi, aksi juga diwarnai dengan penandatanganan penolakan program MBG dari masyarakat. Ada juga sesi mendengar suara korban kekerasan aparat, hingga konflik agraria yang terjadi di Sumut.
Kontributor : M. Aribowo
Berita Terkait
-
Di Balik Mundurnya Gibran, Solidaritas Rakyat Tetap Jadi Kunci Demokrasi
-
Komnas HAM Lihat CCTV UGM, Ada Gambaran Gempuran Gas Air Mata Masuk Kampus
-
Enam Keluarga Korban TPPO Tentara Bayaran Rusia Mengadu ke Kementerian HAM
-
Gas Air Mata Diduga Masuk Kampus UGM, Komnas HAM Olah TKP
-
Aksi Perdana Kamisan di Tangsel: Suarakan HAM, Krisis Air, hingga Truk Maut
Terpopuler
- Cara Cek BSU 2026 di JMO dengan Mudah
- 6 Sabun Cuci Muka Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Fitur Pengkinian Data Rekening BSU Tidak Tersedia untuk Data Anda Maksudnya Apa?
- Habiburokhman Umumkan Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Hari Ini, Disambut Tawa Anggota
- 10 Sepatu Lari 10K Terbaik, dari Brand Lokal hingga Internasional
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
AHY Singgung KLB Demokrat Sibolangit, Ini Pesan untuk Kader Sumut
-
Lokot Nasution vs Sabam Sinaga Berebut Kursi Ketua Demokrat Sumut di Musdalub 2026
-
Relawan Bobby Nasution Satukan Sikap, Dukung Program Kerja Pemerintah Pusat
-
Cemburu Baca Chat Mesra Istrinya, Pria di Tapteng Bacok Pekerja MBG
-
BRI Kartu Kredit Touch Hadir dengan Wajah Baru, Transaksi dan Lifestyle Makin Praktis