PLTU Sumut-1 Bisa Bebani Negara Rp4,8 Triliun, Energi Bersih Terbarukan Jadi Solusi?

SuaraSumut.id - Rencana melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumut-1 berkapasitas 2x150 megawatt (MW) menuai sorotan. Proyek yang terhenti sejak pandemi Covid-19 itu dinilai berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi listrik negara hingga Rp4,8 triliun selama periode 2028–2045.

Temuan tersebut tertuang dalam kajian terbaru organisasi Cerah bertajuk Potensi Penghematan Negara dari Penghentian Pembangunan PLTU Baru. Kajian itu menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum pemerintah memutuskan kembali mengucurkan modal untuk proyek yang menyimpan risiko finansial dan lingkungan tersebut.

Dalam kajian tersebut, tambahan beban subsidi dan kompensasi listrik diperkirakan mulai muncul pada 2028, yakni sekitar Rp260 miliar. Tahun itu merupakan target awal pengoperasian PLTU Sumut-1 berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034.

Padahal, jadwal penyelesaian proyek ini telah berulang kali bergeser. Dalam RUPTL 2016–2025, PLTU Sumut-1 semula ditargetkan rampung pada 2018.

Pembangunannya sendiri dimulai pada 2013 dan sempat mencapai progres konstruksi sekitar 50 persen. Namun, sejak awal pandemi Covid-19, proyek tersebut terhenti akibat persoalan finansial dan belum kembali dilanjutkan hingga kini.

Peneliti sekaligus penulis laporan Cerah, Warih Aji Pamungkas, menilai penghentian proyek justru berpeluang menghemat anggaran negara dalam jangka panjang.

Menurut perhitungannya, tidak melanjutkan pembangunan PLTU Sumut-1 dapat menghindarkan negara dari potensi pengeluaran subsidi dan kompensasi listrik sekitar Rp4,8 triliun sepanjang 2028–2045 dibandingkan jika proyek tersebut diteruskan.

"Besarnya potensi beban fiskal tersebut turut dipengaruhi oleh skema penjualan listrik PLTU Sumut-1," kata Aji dalam acara Diskusi Publik dan Diseminasi Kajian terkait PLTU Sumut-1 di Medan, Senin (12/10/2026).

Dalam pemodelan Cerah, PLN diasumsikan hanya membeli 10 persen dari total produksi listrik pembangkit dengan tarif Rp1.310 per kilowatt-jam (kWh). Asumsi itu berkaitan dengan skema kerja sama wilayah usaha (wilus) yang digunakan dalam proyek tersebut.

Melalui skema ini, listrik yang dihasilkan direncanakan lebih banyak dijual dan didistribusikan langsung kepada pelanggan di kawasan industri, bukan kepada rumah tangga.

Meski demikian, PLTU Sumut-1 direncanakan tetap terhubung dengan jaringan kelistrikan Sumut, bersama pembangkit lain seperti PLTU Pangkalan Susu dan pembangkit di kawasan Belawan.

Selain berpotensi menambah beban subsidi, kelayakan investasi proyek ini juga menjadi persoalan. Dalam laporan lain berjudul Risiko Stranded Assets dari Rencana Penambahan PLTU Baru, Cerah menilai PLTU Sumut-1 belum memenuhi kriteria investasi yang layak.

Berdasarkan pemodelan menggunakan data sekunder dan perbandingan dengan pembangkit sejenis, nilai investasi proyek diperkirakan mencapai Rp9,44 triliun. Namun, tingkat pengembalian investasi pada tahun pertama operasi diproyeksikan masih berada jauh di bawah biaya modal yang dikeluarkan.

Sementara itu, periode pengembalian modal atau payback period diperkirakan baru tercapai 7,3 tahun setelah pembangkit mulai beroperasi. Warih menjelaskan, meskipun proyek tersebut diperkirakan masih mampu menghasilkan arus kas positif, tingkat keuntungan yang diperoleh dinilai relatif terbatas.

"Kondisi tersebut membuat keputusan untuk melanjutkan proyek tidak seharusnya hanya didasarkan pada besarnya investasi yang telah ditanamkan sebelumnya," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, perlu memperhitungkan kebutuhan tambahan modal, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin muncul ketika pembangkit mulai beroperasi.

Persolaan PLTU Sumut-1 Juga Berdampak ke Lingkungan dan Kesehatan

Persoalan PLTU Sumut-1 tidak hanya berkaitan dengan anggaran negara dan kelayakan investasi. Dampak lingkungan, kesehatan, serta kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar pembangkit juga menjadi perhatian.

Direktur Eksekutif Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, mengungkapkan bahwa hasil survei organisasinya di sekitar PLTU Pangkalan Susu pada Juni hingga Agustus 2025 mencatat sebanyak 914 warga diduga terdampak polusi abu sisa pembakaran batu bara atau fly ash and bottom ash (FABA).

"Selain itu, jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang tercatat sejak PLTU Pangkalan Susu beroperasi disebut mencapai 2.670 kasus," ungkapnya.

Sumiati juga menyoroti dampak lingkungan terhadap mata pencaharian masyarakat. Gangguan terhadap kualitas lingkungan dinilai berpengaruh pada sektor pertanian dan perikanan, mulai dari kegagalan panen hingga menurunnya produktivitas tambak.

Dampak tersebut, menurutnya, turut memperberat kehidupan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama perempuan yang ikut menanggung beban ekonomi dan kesehatan keluarga.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa pembangunan pembangkit batu bara perlu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin ditanggung masyarakat, bukan sekadar manfaat pasokan listrik.

Pandangan serupa disampaikan Onrizal, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Ia menilai dampak ekologis dari operasional PLTU kerap belum sepenuhnya diperhitungkan dalam analisis ekonomi pada tahap awal investasi.

Akibatnya, terdapat biaya tersembunyi atau hidden cost yang tidak tercermin secara langsung dalam perhitungan proyek, tetapi berpotensi dibebankan kepada masyarakat.

Dampak kerusakan lingkungan juga tidak selalu berhenti di sekitar lokasi pembangkit. Dalam kondisi tertentu, pengaruhnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga konsekuensi ekonomi dan sosialnya berlangsung dalam jangka panjang.

Onrizal menekankan bahwa penilaian terhadap proyek energi harus mempertimbangkan risiko selama puluhan tahun, termasuk biaya pemulihan lingkungan dan dampaknya terhadap generasi berikutnya.

"Masyarakat tidak semestinya menanggung beban finansial maupun kewajiban pemulihan lingkungan akibat keputusan pembangunan yang diambil saat ini," katanya.

Energi Terbarukan Jadi Solusi?

Sementara itu, Policy Strategist Coordinator Cerah, Dwi Wulan Ramadani, meminta pemerintah mengkaji kembali rencana melanjutkan investasi PLTU Sumut-1.

Ia menilai keputusan tersebut perlu diselaraskan dengan ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pengembangan energi bersih terbarukan, termasuk melalui program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp).

Menurut Dwi, keberhasilan program PLTS tidak cukup diukur dari besarnya kapasitas pembangkit yang dibangun.

"Pemerintah juga perlu mengevaluasi investasi pembangkit batu bara yang dinilai kurang kompetitif secara finansial," katanya.

Ia berpendapat, potensi penghematan dari keputusan tidak meneruskan pembangunan PLTU Sumut-1 dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam mengalokasikan sumber daya untuk pengembangan energi surya.

"Dengan adanya proyeksi beban subsidi, risiko investasi, serta potensi dampak lingkungan, keputusan mengenai masa depan PLTU Sumut-1 dinilai membutuhkan perhitungan yang lebih menyeluruh," tukasnya.

Kontributor : M. Aribowo