PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Jadi Penuh Waktu, Gaji Pokok Ditanggung APBN

SuaraSumut.id - Nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu mulai menemui titik terang. DPR telah menyepakati peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu lintas profesi.

Tak hanya itu, gaji pokok para pegawai tersebut nantinya direncanakan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong mengatakan, skema pembiayaan menjadi salah satu poin penting yang selama ini diperjuangkan Komisi II DPR RI, mengingat kepastian penghasilan merupakan kebutuhan mendasar bagi tenaga PPPK.

"Gaji pokok mereka ditanggung oleh APBN, jadi itu sesuatu yang luar biasa bagi kami dan itu yang menjadi perjuangan Komisi II saat ini. Dan alhamdulillah bisa terakomodir berkat perjuangan pimpinan-pimpinan DPR bersama pemerintah," kata Bahtra, melansir Antara, Kamis (12/11/2026).

Ia mengatakan persoalan status kepegawaian PPPK menjadi salah satu perhatian Komisi II DPR RI. Dia menilai Presiden Prabowo terus mendorong agar para tenaga PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, memperoleh kepastian mengenai masa depan pekerjaan mereka.

Namun demikian, kesepakatan tersebut masih membutuhkan aturan pelaksanaan sebelum dapat direalisasikan. Saat ini, kata dia, DPR dan pemerintah masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi dasar hukum pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dia berharap regulasi itu segera diterbitkan agar para tenaga PPPK tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai status kepegawaian maupun penghasilan mereka.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama semua bisa ditindaklanjuti. Kami yakin dan percaya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo terus mendengar aspirasi, masukan berbagai pihak, termasuk dari publik dan masyarakat kita berkenaan dengan PPPK,” katanya.

Sebelumnya, DPR RI bersama pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu lintas profesi menjadi P3K penuh waktu setelah menggelar rapat finalisasi di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (6/11).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan pembahasan itu menindaklanjuti aspirasi yang diterima DPR mengenai status kepegawaian guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis serta tenaga pelaksana lainnya.

"Keseluruhan dari hasil aspirasi yang kemudian kami bahas satu per satu di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan pihak pemerintah," kata Dasco saat konferensi pers.