Suhardiman
Minggu, 22 November 2026 | 11:44 WIB
Ilustrasi UMP Sumut 2027. (pexels)
Baca 10 detik
  • Pemprov Sumut menetapkan UMP tahun 2027 sebesar Rp3.410.000 yang mengalami kenaikan sebesar 5,61 persen.
  • Kebijakan pengupahan tersebut diputuskan bersama Dewan Pengupahan Daerah berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.
  • Gubernur meminta seluruh bupati dan wali kota menyampaikan rekomendasi UMK serta UMSK paling lambat 25 November 2026.

SuaraSumut.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.410.000. Angka tersebut naik 5,61 persen atau Rp 181.029 dibandingkan UMP 2026 sebesar Rp 3.228.971.

"Penetapan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, aspirasi unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja," katanya, kemarin.

Penetapan UMP 2027 telah melalui proses kajian dan pembahasan yang cukup panjang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dan pengupahan.

Pembahasan juga memperhatikan masukan, dan aspirasi Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Sumut terdiri atas unsur pemerintah, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumut, dan serikat pekerja/buruh.

"Kami harap kebijakan pengupahan minimum yang telah ditetapkan ini menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," tegas dia.

Penetapan UMP Sumut 2027, tutur Bobby, juga mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Terakhir, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tanggal 16 November 2026 tentang Penyampaian Data Kebutuhan Hidup Layak, Kondisi Ekonomi, dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2027," paparnya.

Gubernur juga meminta seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut segera menyampaikan rekomendasi upah minimum kabupaten/kota (UMK) pada 2027, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pada 2027.

Rekomendasi ini harus disusun sesuai UMP Sumut 2027 yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan Dewan Pengupahan Daerah kabupaten/kota masing-masing.

"Kami juga meminta agar seluruh rekomendasi UMK dan UMSK tahun 2027 disampaikan paling lambat pada 25 November 2026," kata Bobby.

Load More