SuaraSumut.id - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) melihat adanya faktor peraturan daerah (perda) yang menjadi penyebab munculnya intoleransi soal pemaksaan jilbab di SMKN 2 Padang. Karena itu, P2G juga menilai adanya pembiaran dari pemerintah pusat terhadap regulasi daerah yang memuat intoleransi di lingkungan sekolah.
Kabid Advokas P2G Iman Z. Haeri mengatakan, bahwa pemaksaan penggunaan jilbab di SMKN 2 Padang itu merujuk pada Instruksi Walikota Padang No 451.442/BINSOS-iii/2005. Mengutip keterangan dari mantan Wali Kota Padang Fauzi Bahar, aturan itu sudah berjalan selama 15 tahun lamanya.
"Artinya ada peran pemerintah pusat, seperti Kemendagri dan Kemendikbud yang mendiamkan dan melakukan pembiaran terhadap adanya regulasi daerah bermuatan intoleransi di sekolah selama ini," kata Iman dalam keterangan tertulisnya, Senin (25/1/2021).
Selain soal jilbab, Iman menjelaskan dalam pemantauan Elsam pada 2008 tercatat seperti instruksi Wali Kota Padang yakni Perda Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai baca Alquran bagi Peserta Didik Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah juga menyimpan potensi intoleran di lingkungan sekolah.
Baca Juga:Kisah Siswi Nonmuslim SMKN 2 Padang yang Terbiasa Pakai Jilbab Sejak SD
Lebih lanjut, menurutnya, cara berpakaian keagamaan atau memilih tidak memakainya, serta tetap diberikan pelayanan pendidikan atas sikap anak tersebut adalah hak dasar yang dijamin Konstitusi UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Hak Asasi Manusia, UU Perlindungan Anak, dan lebih detil lagi adalah Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang Seragam Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Ekspresi cara berpakaian semestinya tidak menjadi penghalang dalam mendapatkan hak atas pendidikan seperti diamanatkan Pasal 31 UUD 1945," tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim menilai bahwa Kemendagri harus mengecek semua perda-perda yang potensi intoleran, yang bertentangan dengan lonstitusi dan nilai-nilai Pancasila.
Khususnya terhadap perda intoleran yang diimplementasikan terhadap lingkungan sekolah.
"Kemendagri bersama Kemdikbud segera berkoordinasi, lebih pro aktif memeriksa aturan daerah dan sekolah yang berpotensi intoleran, tidak hanya dari aspek agama, tetapi juga kepercayaan, suku, budaya, ras, dan kelas sosial ekonomi siswa," kata Satriawan.
Baca Juga:Telak! P2G Kritik Menteri Nadiem, Soroti Kasus Jilbab Siswi karena Viral
Polemik siswi nonmuslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat (Sumbar) kini menjadi perbincangan di tanah air. Banyak yang mengecam tindakan tersebut karena dianggap intoleransi.
