Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM.
"Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN," ucapnya.
Dirinya juga mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat.
"Karena saya melihat selama ini yang mendapatkan bantuan tersebut banyak dari keluarga pejabat tadi. Itu tandanya masih banyak kebocoran," imbuhnya.
Baca Juga:Harga BBM Resmi Naik, Ini Penjelasan Lengkap Presiden Jokowi
