SuaraSumut.id - Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah mengingatkan agar menjauhi politik uang atau money politik pada Pemilu 2024 nantinya. Hal ini agar mendapatkan pemimpin yang amanah, bukan hanya di dunia melainkan juga di akhirat.
Dirinya mengatakan, pada dasarnya semua pemimpin mau berbuat yang terbaik. Hanya saja terkadang cost politik di Indonesia itu terlalu tinggi.
Sehingga tidak banyak pemimpin ketika sudah menjabat, pasti menginginkan cost politik yang telah dikeluarkannya kembali.
"Kalau bicara money politik, pada dasarnya setiap negara pasti ada money politik ini. Cuma tidak seperti di kita. Kita di sini cost politik kita terlalu tinggi. Jadi sama-sama kita perbaiki agar kita bisa mendapat pemimpin yang amanah, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat," katanya melansir Medanheadlines.com--jaringan Suara.com, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga:Eks Wapres Jusuf Kalla Sambut Kedatangan Jenazah Azyumardi Azra di Bandara Soetta
Dekan FISIP USU Hatta Ridho mengatakan, berdasarkan hasil survei yang dilakukan beberapa waktu lalu kepada 1.200 responden, diketahui ke depan masyarakat menginginkan pemimpin yang bisa mengatasi ekonomi Sumut. Dalam arti bisa mengatasi kemiskinan di Sumut.
“Pertama itu angka kemiskinan kita masih cukup tinggi. IPM kita masih 71,7 persen. Sedikit di bawah rata-rata nasional," ujarnya.
"Masyarakat juga menginginkan pemimpin yang bisa mengatasi infrastruktur jalan Sumut yang masih banyak rusak. Kemudian pemimpin yang bisa menghapuskan outshorching dan masyarakat menginginkan harga kebutuhan pokok tidak mahal," ungkapnya.
Empat hal itulah kata yang menjadi PR pemimpin ke depan. Ia juga menyebutkan bahwa dalam pemilu, masalah politik uang di Indonesia juga sangat tinggi.
"Karena dia terpilih dengan uang, makanya permasalahan kita juga tidak pernah selesai," ungkapnya.
Baca Juga:Catat! Karyawan Shopee yang di PHK Dijanjikan Bonus ini
Ketua KPU Sumut Herdensi, Praktisi Hukum Irwansyah Nasution dan Ketua Bawaslu Serdang Bedagai Agusli Matondang, sama-sama menginginkan ke depan agar politik uang dijauhkan masyarakat dalam Pemilu.
