Pasalnya, Tuan Rondahaim Saragih yang merupakan Penerima Bintang Jasa Utama Republik Indonesia (berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 077/TK/TAHUN 1999, tanggal 13 Agustus 1999), sejatinya adalah representasi Suku Simalungun di Sumatera Utara.
Pertimbangan lain adalah belum adanya penganugrahan Pahlawan Nasional dari tanah Simalungun. Padahal, suku Simalungun memiliki andil besar dalam sejarah perjuangan bangsa, sejak masa penjajahan kolonial Belanda hingga masa perang kemerdekaan.
"Selain pertimbangan politik kekuasaan, bagaimana kita menilai dan merumuskan kepatutan terhadap figur dan jejak rekam perjuangan Tuan Rondahaim Saragih, dengan harapan, bisa melengkapi dan memperkuat pertimbangan keputusan Presiden menetapkan Tuan Rondahaim Saragih sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2023," bebernya.
Tuan Rondahaim Saragih, kata Juliaman Saragih, adalah satu-satunya raja dari Sumatera Utara yang tidak pernah ditangkap Belanda sampai akhir hayatnya. Sikapnya yang konsisten, tegas dan pantang menyerah kemudian melahirkan gaya kepemimpinan yang disegani dan dipatuhi rakyatnya.
Baca Juga:10 Hektare Lahan di Simalungun Terbakar, Ini Kata Polisi
Juliaman menjelaskan bahwa selain ahli strategi perang, Tuan Rondahaim Saragih juga mampu memobilisasi ribuan rakyat Simalungun dari Kerajaan Maropat (4 Kerajaan, lintas etnik) untuk berjuang mengusir penjajah Belanda, dan mengirim pasukannya di sepanjang perbatasan Kerajaan Deli dan Tanah Karo ketika Belanda sudah menaklukan wilayah pantai Sumatera Timur khususnya Bandar Khalifah
(Pelabuhan Kerajaan Padang).
"Membangun Benteng Pertahanan di Saran Sisaping: Local Genius; memanfaatkan topografi (bentang alam) dan teknik perang gerilya. Jangkauan Perjuangan Tuan Rondahaim Saragih menembus keluar Simalungun, bahkan berdampak secara luas tidak hanya sampai ke Medan, Batavia tapi menjangkau Negeri Belanda: Menjadi pembicaraan di parlemen Belanda (Menteri Koloni)," ucap Juliaman Saragih.
Bahkan, kata Juliaman, Belanda mengakui keunggulan strategi perang Tuan Rondahaim Saragih, sehingga tidak berani menyerang dan menangkapnya. Sampai lima tahun sesudah kematianya, Belanda baru berani datang ke Raya untuk memaksa Puteranya Tuan Hapoltakan Saragih mengakui kekuasaan Belanda atas Tanah Simalungun.
