- Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi tinggi di Jakarta pada Selasa (30/12/2025) untuk percepatan pemulihan Aceh.
- Rapat tersebut dihadiri menteri strategis, KASAD, pejabat BUMN, serta Gubernur dan bupati/wali kota se-Aceh.
- Rektor Unimal memuji langkah ini mencegah tumpang tindih bantuan dan menyoroti urgensi perbaikan infrastruktur transportasi.
SuaraSumut.id - Langkah cepat dan taktis yang diambil oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dalam menangani dampak bencana alam di Provinsi Aceh mendapat apresiasi luas dari berbagai kalangan akademisi.
Rektor Universitas Malikussaleh (Unimal), Prof Dr Herman Fithra Asean Eng, secara khusus memuji kepemimpinan Dasco mengonsolidasikan berbagai lini pemerintah pusat dan daerah, guna memastikan pemulihan Aceh berjalan tanpa hambatan birokrasi.
Apresiasi ini mencuat setelah Sufmi Dasco memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi terkait percepatan pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda wilayah Serambi Mekkah tersebut.
Rapat yang digelar di Jakarta pada Selasa (30/12/2025) ini dinilai sebagai terobosan krusial dalam manajemen krisis nasional.
Baca Juga:Produk Nasabah PNM Ikut Membantu Masyarakat Terdampak Bencana di Sumatera
Sinergi Lintas Sektoral dan Kehadiran Pejabat Utama
Rapat koordinasi tersebut bukan sekadar pertemuan formalitas. Kehadiran tokoh-tokoh kunci menunjukkan keseriusan DPR RI dan Pemerintah Pusat dalam menangani kondisi darurat di Aceh.
Selain jajaran pimpinan DPR RI lainnya, seperti Wakil Ketua Komisi V, pertemuan ini dihadiri oleh jajaran menteri strategis.
Terpantau hadir dalam rapat tersebut Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum (PU), Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Sosial, hingga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi).
Tak hanya unsur sipil, kekuatan militer juga dikerahkan melalui kehadiran KASAD yang sekaligus menjabat sebagai Kasatgas Darurat Jembatan.
Baca Juga:Kayu Besar Hancurkan Asrama, Dukungan Kementerian PU Pulihkan Senyum di Darul Mukhlisin
Dukungan dari sektor korporasi negara pun tak ketinggalan dengan hadirnya Wakil Kepala BP BUMN, serta jajaran direksi dari Telkomsel dan PLN.
Dari sisi pemerintah daerah, Gubernur Aceh beserta Bupati dan Walikota se-Aceh hadir untuk memberikan data langsung dari lapangan.
Kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni juga memberi dimensi sosial dalam upaya pemulihan ini.
Dalam forum tersebut, Sufmi Dasco menekankan pentingnya integrasi antarlembaga agar bantuan dan perbaikan infrastruktur tidak saling tumpang tindih.
“Koordinasi dan menyamakan persepsi semua pihak, itu kunci pemulihan Aceh bisa terfokus, sehingga tak ada lagi tumpang tindih," kata Dasco, Selasa (30/12/2025).
Pandangan Pakar: Urgensi Infrastruktur Transportasi
Rektor Unimal, Prof Herman Fithra, yang juga merupakan Guru Besar di bidang Transportasi, memberikan catatan penting mengenai dampak jangka panjang jika koordinasi ini tidak dilakukan dengan serius.
Menurutnya, inisiatif yang diambil Sufmi Dasco sangat tepat sasaran karena kompleksitas masalah di lapangan membutuhkan tangan dingin dari pusat.
Prof Herman menekankan bahwa tanpa integrasi yang kuat, proses pemulihan akan berjalan lamban, sementara masyarakat Aceh tidak bisa menunggu terlalu lama untuk kembali ke kehidupan normal.
“Ada 18 kota dan kabupaten yang terdampak banjir. Jadi, harus ada fokus dan bantuan pusat untuk merehabilitasi, terutama infrastruktur. Kalau tidak, perbaikannya bakal lama," kata Herman.
Sebagai seorang ahli transportasi, ia menyoroti kerusakan masif pada aksesibilitas daerah. Jalan dan jembatan yang menjadi urat nadi ekonomi Aceh banyak yang terputus akibat diterjang banjir dan material longsor.
Kondisi ini, jika dibiarkan, akan memicu efek domino yang membahayakan stabilitas ekonomi masyarakat.
Ancaman Isolasi dan Lonjakan Angka Kemiskinan
Lebih lanjut, Prof Herman mengingatkan pemerintah bahwa pemulihan infrastruktur bukan sekadar memperbaiki fisik bangunan, melainkan upaya menyelamatkan masyarakat dari jurang kemiskinan yang lebih dalam.
Keterlambatan dalam membuka akses daerah yang terisolasi akan berdampak pada melonjaknya harga bahan pokok dan terhentinya aktivitas ekonomi warga.
Kekhawatiran ini didasari pada kondisi geografis Aceh yang memiliki banyak daerah terpencil yang sangat bergantung pada satu atau dua jalur akses utama. Jika jalur tersebut lumpuh dalam waktu lama, distribusi logistik akan terhenti total.
“Bila tak cepat diperbaiki sehingga seluruh wilayah bisa terbuka aksesnya, tidak lagi terisolasi, maka kemiskinan bisa tumbuh besar di Aceh."
