- WALHI Sumut dan Pemkab Tapanuli Tengah menyelenggarakan workshop partisipatif pada 13 Mei 2026 untuk membahas penataan ruang pascabencana.
- Kegiatan ini menghimpun aspirasi masyarakat lokal sebagai panduan kebijakan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah berbasis pemulihan ekosistem.
- Rekomendasi utama mencakup identifikasi kerusakan wilayah hulu serta sinkronisasi data desa terdampak guna mendukung mitigasi bencana berkelanjutan.
SuaraSumut.id - Workshop bertajuk 'Menata Ulang Kabupaten Tapanuli Tengah dan Ekosistem Batang Toru' yang digelar Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) bersama Pemkab Tapteng, menghasilkan sejumlah rumusan penting terkait pemulihan kawasan terdampak bencana dan penataan ruang berkelanjutan di wilayah tersebut.
Direktur WALHI Sumut, Rianda Purba, mengatakan workshop tersebut merupakan proses partisipatif yang melibatkan langsung para pemangku kepentingan di tingkat lokal, mulai dari kepala desa hingga lurah di wilayah terdampak bencana.
“Workshop ini memang merupakan proses partisipatif dari stakeholder lokal, kepala desa dan lurah yang terdampak bencana untuk menyampaikan bagaimana alokasi wilayahnya ke depan," kata Rianda, Rabu 13 Mei 2026.
Menurutnya, hasil workshop nantinya diharapkan menjadi panduan dalam penyusunan kebijakan penataan ruang di Kabupaten Tapanuli Tengah, terutama di tengah rencana revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Rianda menjelaskan, proses yang dilakukan bersifat bottom-up atau berasal dari aspirasi masyarakat di tingkat bawah. Rumusan yang dihasilkan akan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan dan pemulihan kawasan terdampak.
“Ini menjadi guide atau panduan dalam perumusan kebijakan penataan ulang, khususnya dalam konteks penataan ruang. Bisa digunakan atau tidak nantinya, tentu menjadi komitmen pemerintah daerah dan bupati," ujarnya.
Dalam workshop tersebut, terdapat enam hingga tujuh poin rekomendasi utama yang dibahas. Salah satunya adalah identifikasi wilayah ekologis yang mengalami kerusakan pascabencana, khususnya di kawasan hulu dan perbukitan.
Selain itu, data desa terdampak juga akan disinkronkan dengan rencana tata ruang yang tengah disusun pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan tidak bertentangan dengan upaya pemulihan lingkungan.
“Implementasi penataan ruang harus tetap berada pada koridor pemulihan ekosistem. Alam di wilayah hulu dan perbukitan Tapanuli Tengah harus mampu menopang kehidupan masyarakat dan makhluk hidup lainnya,” ucapnya.
Ia menegaskan, penataan ruang yang berkeadilan, berkelanjutan, dan lestari menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana di masa depan.
WALHI Sumut berharap kebijakan penataan ruang di Tapteng tidak hanya berorientasi pada pembangunan, tetapi juga memperhatikan daya dukung lingkungan dan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana serupa di kemudian hari.
Kontributor : M. Aribowo
