- Wali murid SMA Negeri 1 Meulaboh keberatan dengan biaya seragam sebesar Rp1,7 juta hingga Rp1,9 juta per siswa.
- Pihak sekolah menyatakan bahwa pengelolaan dana atribut tersebut sepenuhnya merupakan kebijakan dan wewenang pihak komite sekolah.
- Komite sekolah menegaskan pembayaran seragam bersifat fleksibel dan tidak menjadi syarat mutlak proses pendaftaran ulang siswa baru.
SuaraSumut.id - Sejumlah wali siswa baru SMA Negeri 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, mengeluhkan besarnya biaya pengadaan atribut.
Para wali siswa baru mengaku keberatan dengan biaya seragam dan atribut sekolah yang mencapai Rp 1,7 juta hingga Rp 1,9 juta per siswa sebagai bagian dari proses pendaftaran ulang.
"Pengelolaan dan penentuan biaya atribut tersebut sepenuhnya merupakan ranah dan kebijakan komite sekolah, bukan pihak sekolah," kata Plt Kepala SMA Negeri 1 Meulaboh, Aceh Barat, Isnayati Mus, melansir Antara, Rabu, 20 Mei 2026.
Ia mengatakan seluruh proses pengadaan dan pengelolaan dana atribut ditangani langsung oleh pihak komite. Sekolah sengaja tidak terlibat guna menghindari pelanggaran regulasi yang berlaku.
Kebijakan penyeragaman atribut melalui komite ini juga bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung selama beberapa tahun terakhir.
"Sekolah tidak melakukan apa-apa. Sekolah pun sangat paham bagaimana regulasi, ya, yang tidak membolehkan (memungut biaya) dan segala macam. Jadi sekolah tidak mau terlibat sama sekali," ujarnya.
Pada tahun ajaran ini, SMA Negeri 1 Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat menerima total 252 siswa baru yang akan dibagi ke dalam tujuh kelas (masing-masing 36 siswa per kelas).
Isnayati merinci, jalur kelulusan tersebut terdiri atas jalur prestasi sebesar 35 persen atau sebanyak 88 orang dan sisanya diisi melalui jalur zonasi, afirmasi, dan jalur perpindahan orang tua.
"Mungkin nanti bisa melakukan konfirmasi langsung ke Ketua Komite, Bapak Mahrizal," ucap Isnayati.
Kami Tidak Memaksa
Sementara itu, Ketua Komite SMA Negeri 1 Meulaboh Mahrizal mengaku tidak ada unsur paksaan ataupun desakan terkait pelunasan biaya pakaian seragam bagi siswa baru.
Menurutnya, seluruh kebijakan yang diambil telah melalui forum diskusi resmi dan disepakati bersama dalam notulen rapat yang turut didokumentasikan.
"Pada prinsipnya, komite tidak ada memaksa atau mendesak. Semua ada forum diskusi. Jika memang ada wali murid yang belum memiliki rezeki (biaya), silakan dikoordinasikan kapan bisa diselesaikan. Kita akan bantu atur," ungkapnya.
Mahrizal juga mengklarifikasi simpang siur informasi yang menyatakan bahwa siswa dianggap gugur jika tidak melunasi biaya seragam pada Senin, 18 Mei 2026.
Terkait aturan administrasi tersebut, Komite memisahkan antara ranah prosedur sekolah dan ranah kontribusi komite, diantaranya siswa baru diwajibkan untuk tetap melakukan pendaftaran ulang sesuai jadwal yang ditentukan agar haknya sebagai siswa baru tidak hangus.
