- Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara mengadakan rapat koordinasi tata kelola manajemen di Samosir pada 19 Maret 2026.
- Sebanyak 146 peserta membahas penguatan integritas, administrasi, serta evaluasi pengadaan barang dan jasa bersama para narasumber ahli.
- Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan pusat dan wilayah untuk mendukung program aksi Imigrasi serta pelayanan masyarakat.
SuaraSumut.id - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara menggelar Rapat Koordinasi Dukungan Manajemen dan Bidang Fasilitatif Tahun 2026 di Marianna Resort Samosir, pada Selasa, 19 Maret 2026.
Kegiatan ini diikuti oleh 146 peserta yang terdiri dari pegawai Kantor Wilayah serta pegawai pada satuan kerja keimigrasian se-Sumatera Utara. Rakor ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan integritas, serta menyelaraskan kebijakan pusat dengan implementasi di tingkat wilayah.
Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Sumut, Parlindungan menegaskan, bahwa dukungan manajemen dan bidang fasilitatif merupakan fondasi utama dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas teknis keimigrasian di lapangan.
“Tanpa pengelolaan administrasi yang tertib, tata kelola anggaran yang transparan, serta sumber daya manusia yang mumpuni, mustahil target kinerja organisasi dapat tercapai secara maksimal,” kata Parlindungan.
Rapat koordinasi yang berlangsung selama empat hari tersebut menghadirkan narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berbagai materi strategis dibahas, mulai dari hukuman disiplin, pelanggaran kode etik, hingga evaluasi pengadaan barang dan jasa serta belanja modal.
Dalam arahannya, Parlindungan menekankan pentingnya sinergi yang kuat antara pusat dan wilayah guna menjaga integritas organisasi serta memastikan seluruh kebijakan berjalan selaras dengan visi besar “Imigrasi Untuk Rakyat”.
Selain itu, penguatan dukungan fasilitatif juga dinilai menjadi modal penting dalam mendukung 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya melalui Program Desa Binaan Imigrasi. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengawasan keimigrasian berbasis komunitas sekaligus memperkuat edukasi hukum keimigrasian hingga ke tingkat desa.
“Melalui Desa Binaan Imigrasi, kita ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat untuk memberikan edukasi sekaligus mencegah potensi pelanggaran hukum keimigrasian,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjen Imigrasi Sumatera Utara berharap seluruh peserta dapat memperkuat komitmen, meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, serta menghadirkan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan berintegritas bagi masyarakat.
