- Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menolak menandatangani proyek janggal senilai Rp484 miliar yang diajukan pihak OPD Pemprov Sumut.
- Bobby menegaskan penolakan dilakukan karena dokumen proyek tersebut tidak melalui proses pemaparan terbuka dan terindikasi adanya praktik mark up.
- Kebijakan ini menjadi peringatan bagi OPD agar memastikan seluruh pengajuan proyek anggaran dilakukan secara transparan demi kepentingan masyarakat.
SuaraSumut.id - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menolak menandatangani sejumlah pengajuan proyek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut yang dinilai tidak masuk akal dan terkesan di-mark up.
Bobby mengaku sejak dirinya dinyatakan menang di Pilgub Sumut oleh KPU, banyak pihak mulai mendekat dan mencoba meloloskan berbagai proyek dengan meminta persetujuan.
Namun, sejumlah pengajuan proyek itu justru membuatnya geram karena dokumen proyek disebut tiba-tiba sudah berada di mejanya untuk diteken tanpa pernah dipaparkan secara terbuka.
"Ada yang datang ngucapin selamat, habis itu minta tanda tangan. Saya bilang, ini proyek apa?. Kok tiba-tiba sudah ada di meja saya," kata Bobby, melansir Antara, Jumat, 22 Mei 2026.
Baca Juga:Jembatan di Bandar Tarutung Tapsel Amblas Dihantam Banjir
Salah satu yang disorot Bobby adalah proyek pembangunan fisik suatu gedung di Sumatera Utara dengan nilai anggaran mencapai Rp484 miliar.
Menurut Bobby, proyek tersebut tidak pernah dipresentasikan secara detail, baik soal konsep pembangunan maupun rincian anggarannya.
"Gedungnya enggak pernah dipaparkan, enggak pernah diekspos, tiba-tiba minta diteken. Nilainya sampai ratusan miliar. Saya tolak," ujar Bobby.
Bobby menjelaskan bahwa ia tidak ingin asal dalam menyetujui suatu proyek tanpa kajian yang jelas, terlebih jika anggarannya terkesan dimahalkan.
Pihaknya akan lebih ketat dalam memeriksa seluruh pengajuan proyek dari OPD di lingkungan Pemprov Sumut agar tidak ada praktik pemborosan anggaran maupun permainan proyek.
Baca Juga:Diduga Diterkam Harimau, Anak Kerbau Ditemukan Tak Utuh di Tapanuli Utara
"Saya nggak mau tanda tangan kalau prosesnya enggak jelas. Semua harus transparan, dan masuk akal," ucap Bobby.
Hal ini menjadi sinyal keras bagi seluruh OPD setempat agar tidak lagi mengajukan proyek yang dinilai janggal atau mengandalkan kedekatan politik demi mendapatkan persetujuan anggaran.
"Setiap program pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran daerah," kata Bobby.
