- Menteri PU Dody Hanggodo menegur bawahannya saat sidak sawah kekeringan di Bekasi pada 26 September 2026.
- Dody menemukan seribu hektare sawah kekurangan air selama tujuh bulan yang tidak sesuai laporan internal kementerian.
- Tindakan tegas tersebut dilakukan untuk mengawal percepatan swasembada pangan nasional dan memastikan air sampai ke sawah.
Dody sendiri menyadari bahwa sikapnya di lapangan menjadi sorotan. Ia meminta maaf jika tutur kata dan sikapnya dinilai terlalu keras. Namun, ia menjelaskan bahwa kemarahan tersebut berangkat dari kondisi yang dilihatnya.
“Saya marah bukan karena persoalan pribadi. Saya marah karena melihat masyarakat, khususnya petani, yang seharusnya mendapatkan pelayanan negara justru masih menghadapi persoalan mendasar seperti kekurangan air. Saya gak boleh membiarkan ini terjadi.” kata Dody.
Ada agenda yang lebih besar
Persoalan di Pebayuran tidak berhenti pada satu jaringan irigasi. Ada agenda yang lebih besar di belakangnya: ketahanan dan swasembada pangan.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan swasembada pangan sebagai bagian penting dari agenda kemandirian nasional. Pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2026 tentang percepatan swasembada pangan bidang pertanian.
Karena itu, keberadaan infrastruktur irigasi menjadi penting. Target produksi pangan tidak akan banyak berarti jika air tidak tersedia ketika tanaman membutuhkannya.
“Ukuran keberhasilannya harus terlihat di lapangan: apakah air benar-benar sampai ke sawah dan apakah petani benar-benar merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Pesan itu sekaligus menjelaskan mengapa persoalan Pebayuran mendapat perhatian serius.
Bagi kementerian, laporan mengenai puluhan ribu hektare sawah yang berhasil diselamatkan tentu penting. Tetapi temuan di lapangan menunjukkan bahwa pekerjaan belum selesai. Masih ada titik-titik yang harus ditemukan, diverifikasi, dan ditangani.
Di sinilah persoalan berikutnya muncul: siapa yang bertanggung jawab ketika informasi yang sampai kepada menteri berbeda dengan kenyataan di lapangan?
Dody mengatakan akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya.
“Saya akan mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang terbukti tidak menjalankan tanggung jawabnya dan memastikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya petani, menjadi prioritas,” katanya.
Ujian bagi birokrasi
Sidak Pebayuran pada akhirnya bukan hanya soal seorang menteri yang marah kepada bawahannya. Yang lebih penting adalah apa yang terjadi setelah kamera media meninggalkan lokasi.
Apakah jaringan irigasi diperbaiki? Apakah distribusi air dibenahi? Apakah data kekeringan diverifikasi kembali? Dan yang tidak kalah penting, apakah sistem monitoring kementerian mampu menangkap persoalan sebelum petani harus mengadu berulang kali?
