- KontraS Sumut mencatat 23 kasus kekerasan oleh prajurit TNI yang menelan 27 korban jiwa dan luka di Sumatera Utara sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
- Mayoritas tindakan kekerasan tersebut terjadi akibat keterlibatan prajurit TNI dalam pengamanan kepentingan bisnis perkebunan, seperti kasus di PT Agrinas Palma Nusantara.
- KontraS mendesak pemerintah mengevaluasi keterlibatan militer di ruang sipil serta memproses hukum setiap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
SuaraSumut.id - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyoroti dugaan kekerasan dan penyiksaan yang melibatkan prajurit TNI di Sumut sepanjang 2026.
Adhe Junaedy, Staf Kampanye dan Opini Publik KontraS Sumut, mengatakan pihaknya mencatat terdapat 23 peristiwa kekerasan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI di Sumatera Utara dalam periode Januari hingga Oktober 2026.
Dari 23 peristiwa tersebut, sedikitnya 27 orang menjadi korban. Sebanyak 25 korban mengalami luka-luka, sedangkan 2 lainnya meninggal dunia.
Menurut Adhe, temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan serius terkait keterlibatan TNI dalam penanganan persoalan di ruang sipil.
"KontraS menilai sejatinya prajurit TNI dilatih untuk berperang, bukan menangani aksi masyarakat dalam menyampaikan kritik ataupun mengurusi ketertiban dan penegakan hukum masyarakat," kata Adhe kepada SuaraSumut.id, Senin (5/10/2026).
Ia menilai tindakan kekerasan dan penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang tidak sejalan dengan mandat utama TNI sebagai alat pertahanan negara.
Adhe menjelaskan, Pasal 30 UUD 1945 telah menempatkan TNI sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.
Sementara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan dan pelayanan kepada warga, serta penegakan hukum merupakan ranah kepolisian.
Menurutnya, pembagian kewenangan tersebut merupakan salah satu hasil penting Reformasi setelah Indonesia mengalami pengalaman panjang terkait keterlibatan militer dalam kehidupan sipil.
Soroti Pengamanan Perusahaan dan Perkebunan
KontraS Sumut juga menemukan bahwa keterlibatan TNI dalam pengamanan kepentingan bisnis perusahaan dan perkebunan menjadi salah satu fragmentasi praktik kekerasan yang paling banyak ditemukan.
Adhe menyebut PT Agrinas Palma Nusantara menjadi episentrum dalam catatan tersebut, dengan 15 peristiwa kekerasan, salah satunya terjadi di Labuhanbatu Utara (Labura) dan merenggut nyawa Luis David Hutabarat, pada pertengahan Juni 2026 silam.
Dari rangkaian peristiwa itu, sedikitnya 21 orang menjadi korban. Sebanyak 19 orang mengalami luka-luka dan 1 orang meninggal dunia.
Selain persoalan pengamanan kegiatan ekonomi, KontraS Sumut juga menyoroti keterlibatan prajurit TNI dalam konflik agraria di Sumut.
Salah satunya terkait konflik di Dusun Pondok Pool, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kasus tersebut, prajurit TNI disebut terlibat dalam upaya penggusuran ruang hidup masyarakat.
Menurutnya, masyarakat yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru berhadapan dengan aparat yang memiliki kemampuan koersif jauh lebih besar.
Karena itu, KontraS Sumut meminta pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap penggunaan personel TNI dalam pengamanan kegiatan ekonomi dan perkebunan.
Negara, kata Adhe, tidak boleh menggunakan alasan keamanan, investasi, ketahanan pangan, aset negara maupun kepentingan nasional untuk menormalisasi kekerasan terhadap masyarakat.
KontraS Desak Pemerintah Evaluasi Keterlibatan TNI
KontraS Sumut menilai profesionalisme TNI tidak semestinya diukur dari seberapa luas keterlibatan militer dalam kehidupan sipil.
Menurut Adhe, profesionalisme TNI harus terlihat dari kemampuan institusi menjalankan mandat pertahanan secara profesional, tunduk pada hukum, menghormati HAM, serta memastikan setiap prajurit dapat dimintai pertanggungjawaban ketika melakukan pelanggaran.
KontraS Sumut pun mendesak pemerintah menghentikan perluasan pendekatan militeristik di ruang sipil.
Setiap pengerahan TNI di luar fungsi pertahanan harus memiliki dasar hukum, mandat yang jelas, batas kewenangan, mekanisme pengawasan, serta standar HAM yang ketat.
KontraS juga meminta pemerintah mengevaluasi keterlibatan TNI dalam pengamanan kegiatan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, termasuk pengamanan PT Agrinas Palma Nusantara dan perkebunan lainnya di Sumut.
Selain itu, prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana terhadap warga sipil diminta diproses melalui mekanisme hukum yang menjamin hak korban, termasuk menggunakan mekanisme koneksitas apabila unsur perkara mengharuskannya.
KontraS Sumut juga mendesak pemerintah dan DPR mengevaluasi dampak implementasi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang terhadap prinsip supremasi sipil, demokrasi dan HAM.
"Setiap prajurit yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan HAM harus diberikan sanksi yang proporsional berdasarkan tingkat kesalahannya, tanpa perlakuan istimewa karena status, pangkat maupun institusinya," kata Adhe.
KontraS Sumut turut meminta Komnas HAM, Komisi I DPR RI dan lembaga pengawas terkait melakukan pemantauan independen terhadap dugaan kekerasan dan penyiksaan yang melibatkan personel TNI di Sumatera Utara.
Negara juga diminta memberikan pemulihan yang efektif kepada korban dan keluarga korban, termasuk reparasi, rehabilitasi, kompensasi, pemulihan nama baik, pengungkapan kebenaran serta jaminan agar peristiwa serupa tidak kembali terjadi.
Kontributor : M. Aribowo