- Organisasi Cerah menyatakan kelanjutan pembangunan PLTU Sumut-1 berpotensi membebani keuangan negara hingga Rp4,8 triliun pada 2028–2045.
- Yayasan Srikandi Lestari mencatat operasional PLTU di Sumatera Utara memicu ribuan kasus gangguan kesehatan serta pencemaran lingkungan.
- Pemerintah didesak mengevaluasi proyek batu bara tersebut untuk dialihkan pada pengembangan energi bersih terbarukan.
Pemerintah, kata dia, perlu memperhitungkan kebutuhan tambahan modal, potensi keuntungan, serta risiko yang mungkin muncul ketika pembangkit mulai beroperasi.
Persolaan PLTU Sumut-1 Juga Berdampak ke Lingkungan dan Kesehatan
Persoalan PLTU Sumut-1 tidak hanya berkaitan dengan anggaran negara dan kelayakan investasi. Dampak lingkungan, kesehatan, serta kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar pembangkit juga menjadi perhatian.
Direktur Eksekutif Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti, mengungkapkan bahwa hasil survei organisasinya di sekitar PLTU Pangkalan Susu pada Juni hingga Agustus 2025 mencatat sebanyak 914 warga diduga terdampak polusi abu sisa pembakaran batu bara atau fly ash and bottom ash (FABA).
"Selain itu, jumlah kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang tercatat sejak PLTU Pangkalan Susu beroperasi disebut mencapai 2.670 kasus," ungkapnya.
Sumiati juga menyoroti dampak lingkungan terhadap mata pencaharian masyarakat. Gangguan terhadap kualitas lingkungan dinilai berpengaruh pada sektor pertanian dan perikanan, mulai dari kegagalan panen hingga menurunnya produktivitas tambak.
Dampak tersebut, menurutnya, turut memperberat kehidupan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, terutama perempuan yang ikut menanggung beban ekonomi dan kesehatan keluarga.
Karena itu, ia mengingatkan bahwa pembangunan pembangkit batu bara perlu mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin ditanggung masyarakat, bukan sekadar manfaat pasokan listrik.
Pandangan serupa disampaikan Onrizal, akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara. Ia menilai dampak ekologis dari operasional PLTU kerap belum sepenuhnya diperhitungkan dalam analisis ekonomi pada tahap awal investasi.
Akibatnya, terdapat biaya tersembunyi atau hidden cost yang tidak tercermin secara langsung dalam perhitungan proyek, tetapi berpotensi dibebankan kepada masyarakat.
Dampak kerusakan lingkungan juga tidak selalu berhenti di sekitar lokasi pembangkit. Dalam kondisi tertentu, pengaruhnya dapat menjangkau wilayah yang lebih luas sehingga konsekuensi ekonomi dan sosialnya berlangsung dalam jangka panjang.
Onrizal menekankan bahwa penilaian terhadap proyek energi harus mempertimbangkan risiko selama puluhan tahun, termasuk biaya pemulihan lingkungan dan dampaknya terhadap generasi berikutnya.
"Masyarakat tidak semestinya menanggung beban finansial maupun kewajiban pemulihan lingkungan akibat keputusan pembangunan yang diambil saat ini," katanya.
Energi Terbarukan Jadi Solusi?
Sementara itu, Policy Strategist Coordinator Cerah, Dwi Wulan Ramadani, meminta pemerintah mengkaji kembali rencana melanjutkan investasi PLTU Sumut-1.
