- Pengamat sosial-politik Shohibul Anshor Siregar menyatakan dukungan bagi Sufmi Dasco Ahmad sebagai wakil presiden berisiko memicu resistensi masyarakat.
- Dukungan terhadap kader Gerindra tersebut diduga merupakan pilihan politik yang telah dikondisikan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama koalisi.
- Pencalonan Dasco dinilai berpotensi mengecilkan pemerintahan nasional menjadi ajang blok khusus Partai Gerindra di tengah ekspektasi publik yang belum terpenuhi.
SuaraSumut.id - Wacana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden (Wapres) mulai menjadi sorotan. Namun, gelombang dukungan terhadap Dasco dinilai belum tentu mencerminkan aspirasi masyarakat luas.
Pengamat Sosial-Politik Shohibul Anshor Siregar menilai pencalonan Dasco berpotensi memunculkan resistensi di tengah masyarakat.
Menurutnya dosen FISIP UMSU ini, dukungan yang berkembang terhadap Dasco lebih tepat dilihat sebagai pilihan politik yang diduga telah dikondisikan oleh Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi pendukung pemerintah.
"Menyebut Dasco 'Banjir Dukungan Untuk Gantikan Gibran Sebagai Wapres' itu sebuah penyesatan serius. Lebih tepat disebut 'Diduga Dasco, Teman Separtai, Menjadi Pilihan Prabowo Subianto Mengisi Jabatan Wapres Menggantikan Kedudukan Gibran'," kata Shohibul kepada SuaraSumut.id, Rabu (18/11/2026).
Ia menduga proses penggantian tersebut berpotensi sudah dikondisikan melalui komunikasi politik antara Prabowo dan partai-partai koalisi, termasuk pimpinan partai yang memiliki kader di kabinet.
Shohibul juga menyinggung mekanisme pengusulan calon pengganti Wakil Presiden yang mengharuskan Presiden mengirimkan dua nama untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun, ia menduga salah satu nama yang nantinya diusulkan hanya akan menjadi pendamping untuk memenuhi persyaratan, sementara pilihan sebenarnya sudah diarahkan kepada Dasco.
"Jangan-jangan di MPR pun sudah dikondisikan agar nanti tidak perlu ada pemilihan, karena untuk mengesankan Dasco hebat langsung diaklamasikan," ujarnya.
Dinilai Berisiko Picu Resistensi Masyarakat
Lebih lanjut, Shohibul menilai pilihan terhadap Dasco memiliki risiko politik. Ia mengingatkan agar urusan pemerintahan nasional tidak terkesan menjadi ruang khusus bagi kepentingan satu partai politik.
"Pilihan ini penuh risiko karena pengerdilan urusan pemerintahan nasional Indonesia menjadi ajang blok khusus Partai Gerindra," ungkapnya.
Ia menegaskan tidak meragukan kemampuan Dasco maupun menafikan hak konstitusional Presiden dalam proses penggantian Wakil Presiden. Namun, menurutnya, persoalan utama justru terletak pada penerimaan publik terhadap keputusan politik tersebut.
Shohibul memperkirakan, meskipun tidak akan muncul reaksi serius dari lingkungan pemerintahan, penolakan atau resistensi masyarakat berpotensi lebih besar.
Hal itu tidak terlepas dari penilaiannya bahwa kinerja pemerintahan saat ini masih jauh dari standar harapan rakyat.
Menurut Shohibul, sejumlah program pemerintah memang terlihat prestisius dan membutuhkan anggaran besar. Akan tetapi, manfaat pembangunan dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat kecil.
"Hanya saja, sebagaimana ditegaskan oleh teori ekonomi tricle down effect, giliran rezeki menetes ke rakyat kecil semakin jauh," katanya.
Singgung Tragedi Penyadapan dan Pengkhianatan Politik
Dalam pandangannya, situasi politik yang berkembang juga tidak bisa dilepaskan dari dugaan tragedi penyadapan oleh alat negara yang bahkan disebut berbau makar.
Shohibul memahami bahwa situasi tersebut dapat meningkatkan kewaspadaan Prabowo dalam menjaga stabilitas dan keamanan kekuasaan.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dalam politik, ancaman pengkhianatan justru bisa datang dari lingkaran terdekat kekuasaan.
"Memang dapat difahami bahwa dengan tragedi penyadapan oleh alat negara yang bahkan diduga berbau makar, kewaspadaan Prabowo memuncak," katanya.
"Tetapi yang dilupakan oleh Prabowo adalah rumus bahwa orang jauh sama sekali tak mungkin pernah melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan hanya mungkin terjadi oleh orang terdekat. Itulah kelaziman dalam politik," pungkasnya.
Kontributor : M. Aribowo