- Dinas Kesehatan Kota Medan memperketat pengawasan dapur Program Makan Bergizi Gratis demi keamanan pangan sejak Agustus 2026.
- Sebanyak 210 dari 238 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Medan telah resmi mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- Pemeriksaan laboratorium dan pelatihan penjamah pangan dilakukan untuk mencegah keracunan serta memastikan makanan memenuhi standar kesehatan.
SuaraSumut.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat aman dikonsumsi, higienis, dan memenuhi standar kesehatan.
Pengawasan difokuskan pada kelayakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses pengolahan makanan, pemeriksaan laboratorium, hingga pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah pencegahan terhadap potensi keracunan makanan dalam pelaksanaan program MBG.
Staf Kesehatan Lingkungan (Kesling) Dinkes Kota Medan, Surya Purba mengatakan berdasarkan realisasi Agustus 2026, program MBG di Kota Medan telah menjangkau 456.297 penerima manfaat.
"Pelaksanaan program ini didukung ekosistem 238 SPPG dengan 219 unit tercatat dalam data penyelenggaraan MBG. Program ini juga menyerap sebanyak 10.552 tenaga relawan," kata Surya Purba dalam kegiatan program prioritas Dinkes Medan, Kamis (19/11/2026).
Dari total penerima manfaat, sebanyak 369.897 merupakan siswa dan 86.400 lainnya berasal dari kelompok non-siswa. Sementara itu, pelayanan kepada kelompok rentan meliputi 37.743 balita, 10.396 ibu hamil, dan 4.105 ibu menyusui.
210 SPPG di Medan Sudah Memiliki SLHS
Surya mengatakan, pengawasan terhadap SPPG menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan MBG. Sebab, kualitas makanan tidak hanya ditentukan kandungan gizinya, tetapi juga proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan hingga penyajiannya.
SPPG dikategorikan sebagai jasa boga kelas B berdasarkan Permenkes Nomor 17 Tahun 2024 sehingga wajib memenuhi persyaratan higiene sanitasi dan memiliki SLHS.
Untuk mempercepat penerbitan sertifikat, pengurusan dilakukan melalui mekanisme Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) secara manual oleh puskesmas sesuai kebijakan percepatan Kementerian Kesehatan.
Berdasarkan rekapitulasi Dinkes Medan, sebanyak 219 SPPG telah mengajukan SLHS dan 216 di antaranya telah menyelesaikan tahapan inspeksi. Sebanyak 210 SPPG dinyatakan lolos Inspeksi Kesehatan Lingkungan dan 210 SLHS telah resmi diterbitkan.
"Sementara itu, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap 219 SPPG seluruhnya dinyatakan memenuhi syarat," ujarnya.
Persyaratan penerbitan SLHS meliputi hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan minimal memperoleh skor 80, sedikitnya 50 persen penjamah pangan memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan, serta hasil pemeriksaan laboratorium memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan.
Pemeriksaan laboratorium mencakup parameter bakteriologi dan kimiawi, seperti Escherichia coli (E. coli), boraks, formalin, Rhodamin B, dan Methanil Yellow.
Khusus di Kota Medan, pemeriksaan juga menambahkan parameter Salmonella karena bahan pangan yang banyak digunakan dalam penyediaan makanan MBG, terutama telur dan ayam, memiliki risiko kontaminasi yang perlu diantisipasi.
Ribuan Penjamah Pangan Mendapat Pelatihan
Peningkatan kapasitas penjamah pangan juga menjadi perhatian. Dari total 10.257 penjamah pangan, sebanyak 6.578 orang atau sekitar 64,1 persen telah lulus pelatihan keamanan pangan.
Materi pelatihan meliputi kebijakan keamanan pangan, identifikasi cemaran dan penyakit bawaan pangan, pemeliharaan lingkungan, pembersihan dan sanitasi, higiene perorangan, serta prosedur pengelolaan makanan mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyajian.
Dinkes juga mewajibkan setiap SPPG menerapkan protokol penyimpanan sampel makanan atau bank sampel selama 2x24 jam. Ketentuan ini bertujuan mempermudah pemeriksaan apabila terjadi dugaan keracunan pangan.
Pengolahan makanan juga harus menerapkan dua batch produksi, yakni untuk distribusi pagi dan siang, dengan batas waktu maksimal empat jam sejak makanan selesai dimasak hingga dikonsumsi.
Pengelola SPPG diwajibkan memperhatikan suhu penyimpanan bahan pangan. Suhu chiller maksimal 4 derajat Celsius, sedangkan freezer minus 18 derajat Celsius atau lebih rendah.
Penerapan sistem FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out) juga harus dilakukan untuk memastikan bahan makanan digunakan berdasarkan urutan penerimaan dan masa kedaluwarsa.
Dari sisi kebersihan, pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri (APD), seperti masker, penutup rambut, dan celemek. Dapur juga harus dilengkapi fasilitas cuci tangan dengan air mengalir, sabun, serta sarana sanitasi yang memadai.
Untuk memperkuat pengawasan, Dinkes Medan melibatkan puskesmas melalui inspeksi kesehatan lingkungan secara berkala, pemeriksaan sampel pangan, pembinaan pengelola SPPG, serta pembentukan tim pengawas keamanan pangan di sekolah.
Pengawasan juga mencakup mekanisme penyajian makanan, pengelolaan sampah sisa makanan, sosialisasi, serta koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor.
Dinkes turut memperkuat Tim Gerak Cepat (TGC) dalam penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan. Apabila ditemukan dugaan keracunan, petugas harus segera melakukan investigasi awal dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan provinsi hingga pemerintah pusat.
Melalui pengawasan dan pembinaan tersebut, Dinkes Kota Medan berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan dengan baik, tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjamin makanan yang disajikan aman, sehat, higienis, dan layak dikonsumsi.
Kontributor : M. Aribowo