Anies Baca Buku 'How Democracies Die': Trik Politik Menyampaikan Pesan

SuaraSumut.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah foto tengah membaca buku berjudul 'How Democracies Die' di sosial medianya.

Foto Anies Baswedan yang diposting sambil memegang buku itu dinilai sebagai trik atau gimik politik Anies sebagai oposisi terhadap pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan pengamat politik Universitas Sumatera Utara (USU) Fuad Ginting, Senin (23/11/2020).

"Foto itu sah-sah saja ya, merupakan trik atau gimik politik untuk menyampaikan sebuah pesan. Apalagi dia (Anies) adalah tokoh nasional dan foto itu pasti sengaja disebar untuk menyatakan sikap politiknya," kata Fuad.

Dengan memposting foto tersebut, kata Fuad, Anies menyampaikan bahwa kondisi demokrasi Indonesia menuju kematian seperti buku yang sedang dibacanya.

"Memang tangkapan masyarakat luas ketika melihat Anies memegang buku itu, yang dinilai seperti itu (kritik terhadap demokrasi Indonesia)," ujarnya.

Jika dilihat lebih jauh isi dari buku yang dipegang oleh Anies, jika dipakai "cocokologi" sesungguhnya semua pemerintahan akan kena dengan buku tersebut, bukan saja Indonesia.

Karena buku tersebut mengkritik proses demokrasi yang tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

"Semua pemerintahan akan kena singgung oleh buku tersebut kalau kita tidak melihat isi bukunya. Ada empat indikator dalam buku itu ciri-ciri pemerintah bersifat otoriter," ujarnya.

Baca Juga: Anies: Jangan Lakukan Kegiatan yang Membuat Pengendalian Covid Jadi Buruk

Lanjut Fuad, parameternya adalah adanya undang-undang yang berubah-ubah dan legitimasi terhadap oposisi.

Menurut Fuad, buku How Democracies Die yang dibuat untuk menyelamatkan demokrasi berangkat dari kepemimpinan Donald Trump di Amerika Serikat yang menggunakan politik SARA dan menutup keran bersuara.

"Saya kira pemerintahan Joko Widodo saat ini belum sampai kepada indikator itu. Dan dalam buku tersebut tidak ada menyebut Indonesia. Meskipun disitu, menyinggung Venezuela, Srilanka dan Filipina," katanya.

Fuad beralasan, dalam pemerintahan Jokowi justru oposisi masuk dalam kabinet pemerintah. Sehingga kriteria dalam buku itu tidak tepat dengan kondisi demokrasi Indonesia.

"Justru yang menggunakan SARA dalam politik di Pilpres 2019 kemarin adalah lawannya Jokowi," ungkapnya.

Sehingga, kata Fuad, tidak cocok jika buku yang dibaca oleh Anies Baswedan dikaitkan dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini.