SuaraSumut.id - Banjir bandang yang melanda Bangun Dolok dan Sualan, Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Parapat, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara beberapa waktu lalu disebabkan kerusakan ekosistem kawasan hutan di wilayah Sitahoan.
Hal itu berdasarkan fakta di lapangan dan analisis citra satelit yang dilakukan tim dari Walhi Sumut, KSPPM dan AMAN Tano Batak.
Deputi Advokasi dan Kampanye Walhi Sumut, Roy Lumban Gaol mengatakan, hasil temuan tim investigasi bersama terdapat pembukaan kawasan hutan lindung di hulu aliran Sungai Batu Gaga di atas Kota Parapat yang merupakan satu landscape kawasan hutan lindung.
"Masifnya pembukaan tutupan kawasan hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Toba Pupl Lestari (TPL) berpengaruh terhadap ketidakseimbangan ekosistem," kata Roy dalam keterangannya, Minggu (23/5/2021).
Selain itu, ada industri diduga melakukan aktivitas penebangan kayu di Kawasan Hutan Wilayah Sitahoan yang menjadi bagian dari Daerah Tangkapan Air (DTA).
"Meski sudah seringkali diadukan oleh media dan masyarakat tapi tidak ada Tindakan tegas dari pihak yang berwenang," ujarnya.
Dalam tiga tahun terakhir, kata Roy, perubahan iklim sudah dirasakan di kawasan Danau Toba termasuk di Girsang Sipangan Bolon. Hal ini ditandai dengan musim penghujan lebih lama dibandingkan musim kemarau.
"Perubahan iklim ini tentunya juga disebabkan oleh kerusakan hutan dan ekosistem di Kawsan Danau Toba," ujarnya.
Banjir bandang telah memberikan dampak buruk bagi masyarakat lokal, seperti rusaknya lahan pertanian kopi dan persawahan masyarakat. Selain itu, rusaknya wilayah pemukiman, terputusnya akses jalan masyarakat, dan rusaknya sumber air bersih.
Baca Juga: Bayern Tutup Musim Libas Augsburg 5-2, Lewandowski Patahkan Rekor Top Skor
"Ini memberikan efek traumatis terhadap masyarakat lokal, khususnya bagi kelompok anak, perempuan, lansia dan disabilitas," katanya.
Roy menjelaskan, rusaknya ekosistem dan bentang alam di kawasan Girsang Sipangan Bolon sekitarnya akibat semakin berkurangnya tutupan hutan. Maka sangat dimungkinkan potensi ancaman bencana ekologis yang lebih besar akan terjadi lagi di masa mendatang.
"Kondisi ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah, Provinsi dan Nasional agar segera melakukan tindakan komprehensif dan menerbitkan kebijakan dalam rangka mitigasi bencana," tukasnya.
Berita Terkait
-
Banjir di Jalan Kalis-Putussibau Mulai Surut, Kendaraan Bisa Melintas
-
Dear Pemkab, Korban Banjir Bandang di Cigudeg Butuh Pasokan Air Bersih
-
Hamil 9 Bulan, Halima Panjat Genteng Demi Selamat dari Banjir Bandang
-
Bupati Bogor Sebut Penyebab Banjir Bandang di Cigudeg Akibat Tambang Liar
-
Korban Banjir Bandang Bogor, Komariah: Habis Sholat Tiba-Tiba Air Masuk
Terpopuler
- Masuk Red Notice Interpol, Erick Soedjasa Ditangkap Bareskrim di Bandara Juanda
- 5 Sabun Mandi Vitamin C Terbaik untuk Mencerahkan Kulit Belang, Lengkap dengan Review Pengguna
- Daftar Shio yang Paling Tidak Cocok dengan Shio Macan dalam Bisnis dan Asmara
- Arti Weton Bumi Kapetak Menurut Primbon Jawa: Karakter Tangguh dan Tahan Banting Menuju Sukses
- Gubernur Sulsel Telepon Langsung Pemilik SPBU
Pilihan
-
Pakar UNS Soroti Pemangkasan Anggaran Kebencanaan: Negara Kita Suka Kejadian Dulu Baru Dikaji!
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
Terkini
-
Tumbangkan Banda Aceh, SKO Riau Wakili Northern Sumatra di Grand Final AXIS Nation Cup 2026
-
Bubur Cirebon Tembus Taipei, Kisah Tati Purwanti Bertumbuh Bersama BRI
-
Mazda Hadirkan The All-New CX-5 Kuro Edition di Medan
-
Gunung Anak Krakatau Erupsi Strombolian, Status Level III Masih Berlaku
-
Brigadir Iman Dijatuhi Demosi 5 Tahun, Eks Istri Tewas karena Luka Tembak