Sekolah di Medan Bakal Dibuka Lagi, Bobby Nasution Pastikan Prokes Ketat

SuaraSumut.id - Wali Kota Medan Bobby Nasution memantau simulasi pembelajaran tatap muka di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Kecamatan Medan Selayang. Bobby memastikan bahwa belajar tatap muka di sekolah bisa dimulai Juli 2021.

Pantauan di lapangan, sebelum memasuki ruangan kelas para siswa terlebih dahulu melakukan sejumlah protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, pengecekan suhu tubuh, dan memakai masker.

Bobby juga tampak berbicara langsung dengan siswa agar ketika pembelajaran tatap muka dilaksanakan untuk tetap ketat menjaga prokes.

"Adik-adik yang sekolah tatap muka nanti jangan sampai bikin orang tua khawatir ya. Caranya itu, kita terus jaga protokol kesehatan. Harus disiplin. Kalau ada yang kurang sehat, langsung aja lapor ke gurunya. Jangan paksa ya," kata Bobby.

Baca Juga: Ini Saran Kesehatan untuk Pak Jokowi dan Masyarakat Lain yang Memasuki Usia 60 Tahun

Hasil pemantauan, SMP Negeri 1 sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka. Namun, kata Bobby, secara teknis bakal berbeda di setiap sekolah tergantung kesiapan masing-masing.

"Pembelajaran tatap muka ini tidak ada paksaan. Kita hanya menyiapkan segala fasilitas menyahuti keinginan mayoritas orang tua siswa," kata Bobby.

Bobby menjelaskan, secara teknis pembelajaran tatap muka dilaksanakan dua kali sepekan dengan durasi belajar hanya dua jam per hari. Peserta didik yang hadir ke sekolah hanya 25 persen dari jumlah siswa.

Kemudian PTM akan dibagi menjadi dua shift, yakni pukul 08.00  hingga 10.00 WIB dan pukul 11.00 hingga 13.00 WIB, guna menghindari terjadinya penumpukan siswa dan penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Para siswa juga harus tetap taat prokes yang ketat. Mulai dari mencuci tangan dengan sabun, hingga terus menggunakan masker dan face Shield di dalam kelas. Setiap hari ditampilkan video prokes agar tetap ingat. Sebelum mulai pembelajaran, prokes terus diingatkan," kata Bobby.

Baca Juga: Pandangan Berkabut, Apakah Termasuk Gejala Katarak?

Meski di SMP Negeri 1 Medan sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, Bobby tidak ingin apa yang dilakukan disana menjadi standar bagi sekolah lain. Maksudnya agar setiap sekolah beradaptasi dengan caranya masing-masing, namun tetap mengikuti standar yang sudah ditetapkan.

"Mungkin di sekolah lain, banyak siswanya naik angkutan umum. Nah kita harus pikirkan kesana. Kami akan bahas agar bagaimana angkutan umum yang mengangkut siswa ke sekolah juga taat prokes. Jadi bertahap akan terus kita upgrade agar pembelajaran tatap muka di Medan lancar dan tidak menjadi cluster baru Covid-19," terang Bobby.

Ia mengaku, desakan agar pembelajaran tatap muka kembali dilaksanakan masif diusulkan orangtua siswa. Hal itu membuat Bobby memerintahkan agar seluruh perangkat kerja bergerak dengan terukur dan sangat hati-hati agar bisa belajar tatap muka.

"Ini opsi bagi orangtua. Kami siapkan sebagai pemerintah kota, akan kita akomodir. Kami tidak wajibkan bagi orangtua yang memang tidak siap anaknya sekolah tatap muka. Ini sifatnya juga fleksibel intinya akan tetap diperbaiki, diperbaharui agar lebih baik. Kami optimis Pemko Medan bisa dan siap melaksanakan pembelajaran tatap muka," lanjut Bobby.

Kadis Pendidikan Kota Medan, Adlan menjelaskan, secara teknis pihaknya sudah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

"Anjuran pemerintah, seminggu dua hari dan dua jam per hari, total hanya 25 persen murid yang masuk. Dengan teknis yang sudah ditentukan, maka kami yakin bisa dan aman pembelajaran tatap muka," kata Adlan.

Pembelajaran tatap muka ini akan dimulai untuk seluruh sekolah yang tetap mengikuti standar protokol kesehatan.

"Kalau sesuai aturan, kelak setiap kelas itu untuk TK maksimal lima murid, SD tujuh murid, SMP dan SMA delapan murid. Jadi dengan prokes dan aturan ini Insya Allah aman," ujarnya.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Lisnawati Susman juga menyatakan siap laksanakan arahan sekolah tatap muka.

"Secara teknis sudah kami siapkan, tempat cuci tangan, suhu tubuh, ruang kelas dan lainnya. dan kami juga tugaskan khusus kepada guru dan wali kelas agar ketat menjaga anak didik secara prokes," kata Lisna.

Di sisi lain, para siswa tampak senang menyambut pembelajaran tatap muka yang sebentar lagi akan dibuka di Kota Medan. Seperti kata Fitra, siswa kelas 7 Archimedes SMP Negeri 1 Medan.

"Selama ini daring sudah lama, jadi kalau nanti sekolah lagi kami senang bisa jumpa kawan-kawan dan guru langsung," tukasnya.

Mendapat dukungan

Keseriusan Bobby untuk melaksanakan kembali PTM secara terbatas mendapat apresiasi dan dukungan pengamat pendidikan Dr Hj Fitriani Manurung. Ia mengaku, PTM secara terbatas diperlukan untuk mengurangi risiko penurunan kemampuan belajar (learning loss) yang dialami siswa akibat pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun.

Ia menyebut, dalam upaya melakukan PTM terbatas ada dua hal penting yang harus benar-benar dipastikan terlaksana. Pertama, pelaksanaan prokes yang ketat dan disiplin untuk memastikan PTM aman dan sehat bagi warga sekolah (kepsek, pengawas, guru, siswa dan tenaga kependidikan).

Untuk memastikan aspek prokes ini, imbuhnya, maka aturan atau mekanisme PTM terbatas perlu dibuat sedetail mungkin. Mekanisme ini harus bisa mengatur tata cara anak berangkat dari rumah, berada di sekolah, dan pulang kembali ke rumah dengan aman. Semakin detail, ungkapnya, tentunya akan semakin baik PTM terbatas berlangsung.

Ia sangat mengapreasiasi Bobby yang turun langsung memantau simulasi PTM terbatas di SMPN 1 Medan tersebut. Ia mengatakan, pengawasan yang ketat merupakan kunci keberhasilan pembukaan sekolah.

Agar pengawasan bisa terus menerus berlangsung, Fitriani mengusulkan dibentuknya kelompok kerja di tingkat kelurahan. Kelompok kerja ini terdiri perwakilan musyawarah kepala sekolah (K3S), kelompok kerja guru (KKG), musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), LSM Anak, Pemerhati Pendidikan, Kepolisian, TNI, Puskesmas, Dinas Perhubungan, Satpol PP, lurah dan OPD terkait.

Kelompok kerja inilah yang nanti akan mengawasi pelaksanaan PTM di setiap sekolah. Semakin banyak pihak yang terlibat, terang Fitriani, maka semakin disiplin aturan PTM akan dilaksanakan.

"Kenapa kelurahan? Karena kelurahan lah yang paling dekat bersentuhan dengan sekolah," terang Fitriani.

Sedangkan yang kedua, imbuh Fitriani, faktor pembelajaran. Dia menekankan bahwa esensi dilakukannya PTM terbatas adalah mencegah terjadinya learning loss. Untuk itu upaya pemulihan kemampuan belajar, harus menjadi fokus pembelajaran ketika sekolah dibuka kembali.

Karena itu, PTM terbatas juga harus juga didesain untuk memitigasi kehilangan kompetensi yang dialami siswa. Mitigasi ini dilakukan dengan melakukan asesmen diagnosis secara kognitif dan non kognitif. Hasil asesmen ini akan membantu siswa untuk mengejar ketertinggalannya dalam belajar dari rumah.

"Kedua faktor diatas tadi harus berjalan bersamaan. Di sinilah peran masyarakat menjadi penting, karena urusan pembukaan sekolah ini merupakan tanggung jawab kita semua," pungkasnya.