SuaraSumut.id - Teddy Gusnaidi mengungkap alasan Covid-19 tidak turun saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa sebagai Presiden.
Politisi sekaligus pegiat sosial mengaku, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini karena tuhan mengetahui bahwa Presiden Jokowi yang mampu mengatasinya
Mantan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini menilai, pandemi Covid-19 baru terjadi sekarang ini lantaran Allah mengetahui bahwa hanya Presiden Joko Widodo yang mampi mengatasinya.
"Kenapa Covid-19 tidak diturunkan Allah di zaman SBY? Mungkin Allah tahu hanya pak Jokowi yang mampu menghadapi pandemi ini di Indonesia," kata Mantan Dewan Pakar PKPI ini, dilansir dari Hops.id, Kamis (8/7/2021).
Teddy juga menjelaskan alasan di balik Covid-19 tidak terjadi saat SBY menjadi Presiden. Berdasarkan catatan selama SBY berkuasa, ia tidak mampu mengurus atau bahkan mengatasi masalah sebesar ini.
“Karena secara histori selama 10 tahun, SBY tidak punya kemampuan mengurus hal yang tidak sebesar ini,” imbuhnya.
Ia juga menanggapi soal PPKM darurat yang dilaksanakan rakyat Indonesia atas perintah Presiden Joko Widodo. Teddy menyarankan Jokowi dan koordinator pelaksanaan PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan agar segera menutup sejumlah akses jalan.
Nantinya masyarakat tidak bisa dengan bebas melalui jalan-jalan tersebut, kecuali ada kepentingan untuk ke Rumah Sakit. Jika hal itu tidak dilaksanakan maka bisa dipastikan PPKM darurat yang dicanangkan pemerintah bakal gagal dan mubazir.
Teddy juga menjelaskan soal kondisi petugas di lapangan dan tenaga kesehatan yang semakin kewalahan dalam memerangi angka positif Covid-19. Terlebih kalau jalan tidak ditutup, petugas juga keteteran dalam mengatasi kerumunan orang yang muncul akibat penjual makanan.
Baca Juga: Tak Hanya Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Polisi Juga Ciduk Sopir Mereka yang Konsumsi Sabu
"Petugas dilapangan akan keteteran, penjual makanan akan muncul dan terjadi penumpukan orang," jelasnya.
Teddy menyarankan kepada pemerintah dalam hal PPKM darurat nanti, agar segera menutup telinga soal anggapan otoriter dari publik.
Mengingat PPKM darurat ini dilaksanakan demi kepentingan rakyat Indonesia dan sama sekali tidak ada urusan politik di dalamnya.
"Jangan peduli jika ada tuduhan bahwa pemerintah otoriter dan sejenisnya dalam menerapkan PPKM Darurat," tukasnya.
Berita Terkait
-
Ayo Vaksin! Cek 547 Lokasi Vaksinasi Covid-19 di Jakarta di Sini
-
Kapan Karyawan Boleh Kerja Usai Positif Covid-19? Eka Hospital: Isoman 13 Hari Sudah Aman
-
Awas Modus Baru Begal, Nyamar Jadi Satgas COVID-19 Incar Pengendara yang Tak Pakai Masker
-
Kabar Baik, 553 Pasien Positif Covid-19 di Batam Sembuh dalam Sehari
-
Sempat Hilang Kontak, 19 Korban Kecelakaan Pesawat Antonov An-26 Ditemukan
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Layanan Pegadaian Hadir di Mandrehe Nias Barat
-
Indosat Hadirkan AIvolusi5G yang Kini Mencakup Lebih dari 340 Site Kota Medan
-
Telkomsel Lanjutkan Kebijakan Penyesuaian Biaya Berlangganan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
-
Ansor Medan Apresiasi Gebrakan Menkomdigi Meutya Hafid Tekan Transaksi Judol hingga 57 Persen
-
Laga Harga Diri di Tanah Rencong, PSMS Medan Siap Tempur Curi Poin dari Persiraja Malam Ini