SuaraSumut.id - Teddy Gusnaidi mengungkap alasan Covid-19 tidak turun saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa sebagai Presiden.
Politisi sekaligus pegiat sosial mengaku, pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini karena tuhan mengetahui bahwa Presiden Jokowi yang mampu mengatasinya
Mantan Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini menilai, pandemi Covid-19 baru terjadi sekarang ini lantaran Allah mengetahui bahwa hanya Presiden Joko Widodo yang mampi mengatasinya.
"Kenapa Covid-19 tidak diturunkan Allah di zaman SBY? Mungkin Allah tahu hanya pak Jokowi yang mampu menghadapi pandemi ini di Indonesia," kata Mantan Dewan Pakar PKPI ini, dilansir dari Hops.id, Kamis (8/7/2021).
Baca Juga: Tak Hanya Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, Polisi Juga Ciduk Sopir Mereka yang Konsumsi Sabu
Teddy juga menjelaskan alasan di balik Covid-19 tidak terjadi saat SBY menjadi Presiden. Berdasarkan catatan selama SBY berkuasa, ia tidak mampu mengurus atau bahkan mengatasi masalah sebesar ini.
“Karena secara histori selama 10 tahun, SBY tidak punya kemampuan mengurus hal yang tidak sebesar ini,” imbuhnya.
Ia juga menanggapi soal PPKM darurat yang dilaksanakan rakyat Indonesia atas perintah Presiden Joko Widodo. Teddy menyarankan Jokowi dan koordinator pelaksanaan PPKM Darurat, Luhut Binsar Pandjaitan agar segera menutup sejumlah akses jalan.
Nantinya masyarakat tidak bisa dengan bebas melalui jalan-jalan tersebut, kecuali ada kepentingan untuk ke Rumah Sakit. Jika hal itu tidak dilaksanakan maka bisa dipastikan PPKM darurat yang dicanangkan pemerintah bakal gagal dan mubazir.
Teddy juga menjelaskan soal kondisi petugas di lapangan dan tenaga kesehatan yang semakin kewalahan dalam memerangi angka positif Covid-19. Terlebih kalau jalan tidak ditutup, petugas juga keteteran dalam mengatasi kerumunan orang yang muncul akibat penjual makanan.
Baca Juga: Olimpiade Tokyo: Tim Bulutangkis Indonesia Terbang ke Jepang Malam Ini
"Petugas dilapangan akan keteteran, penjual makanan akan muncul dan terjadi penumpukan orang," jelasnya.
Teddy menyarankan kepada pemerintah dalam hal PPKM darurat nanti, agar segera menutup telinga soal anggapan otoriter dari publik.
Mengingat PPKM darurat ini dilaksanakan demi kepentingan rakyat Indonesia dan sama sekali tidak ada urusan politik di dalamnya.
"Jangan peduli jika ada tuduhan bahwa pemerintah otoriter dan sejenisnya dalam menerapkan PPKM Darurat," tukasnya.
Berita Terkait
-
Belum Lebaran ke Megawati, Jokowi Disebut Masih Komunikasi dengan PDIP Lewat Puan
-
Ada 'Wisata Jokowi' di Solo yang Sempat Bikin Wamendagri Penasaran, Apa Itu?
-
Belum Ada Ucapan Maaf Lebaran dari Jokowi-Gibran ke Megawati, Guntur Romli PDIP: Tak Diharapkan Juga
-
Jokowi-Megawati Belum Terlihat Berlebaran, Analis: Luka Konfliknya Cukup Mendalam, Tak Ada Obatnya
-
Ada Blocking dari Tamu Open House Jokowi dan Prabowo, Rocky Gerung: Kelihatan Siapa Masuk Geng Mana
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Pria Bunuh Pacar dan Kubur Jasadnya di Kebun Sawit Labusel, Cemburu Korban Dijodohkan
-
Pukul Polisi saat Ditangkap, Maling Motor di Medan Diberi "Hadiah Lebaran"
-
Gunungsitoli Diterjang Banjir, Ratusan Jiwa Terdampak dan Puluhan Rumah Terendam
-
Polres Padang Lawas Tes Urine Dadakan di Arus Balik Lebaran 2025, Ini Tujuannya
-
Pemprov Sumut Target Peremajaan Sawit Rakyat 11.000 Hektare, Ini Alasannya