Oknum TNI Terlibat Penembakan Maut Mara Salem Jadi 4 Orang, Ini Penjelasan Pangdam I/BB

SuaraSumut.id - Oknum TNI terlibat kasus penembakan yang merenggut nyawa Mara Salem Harahap alias Marsal (42), bertambah menjadi empat orang.

Keempat oknum TNI AD yang terlibat, yaitu eksekutor utama Praka AS, dan tiga lainnya yang memberikan senjata api adalah Serda DE, Koptu PMP, dan Sertu LS.

"Dari pengembangan terhadap AS (eksekutor) didapatkan keterlibatan oknum oknum TNI AD lainnya, dalam hal ini telah terungkap sejumlah 3 orang," kata Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hassanudin, kepada wartawan, Selasa (27/7/2021) sore.

Hassanudin menjelaskan, dari pemeriksaan terhadap AS didapatkan bahwa senjata api didapatkannya dari oknum DE.

Baca Juga: Susul Sinovac, Sinopharm Juga Ajukan Izin Penggunaan Darurat Vaksin Covid-19 di Brasil

"Dengan transaksi uang yang dikirim tadi Rp 15 juta, DE mendapatkan senpi dari PMP. Hal ini juga dengan transaksi uang Rp 10 juta dan dengan perantara melalui LS," katanya.

"Maka dari itu dibelakang saya dari 1 menjadi 4, hasil pengembangan penyidikan dan berkaitan dengan senjata api sesuai dengan komitmen yang kita sampaikan bahwa kita akan mengusut secara tuntas dan terang benderang," sambungnya.

Barang bukti hasil pengembangan penyidikan penyalahgunaan senjata yakni 2 pucuk senjata api FN rakitan berikut satu dua buah magazine, dan satu pucuk G-2 combat pabrikan Pindad tanpa nomor berikut 2 magazine dan 27 amunisi kaliber 9 mm dan 3 butir kaliber 22 Korea dan 1 butir amunisi kaliber 38 Pindad.

Dijerat Pasal Berlapis

Ia mengaku, pihaknya menjerat pasal berlapis terhadap tersangka yakni Pasal 355 KUHPidana dan UU Darurat nomor 12 tahun 1951.

Baca Juga: Gara-gara Kotoran Anjing, Kakek-kakek di Cengkareng Tewas Dianiaya Tetangga

"Pasal yang dipersangkakan yaitu Pasal Pasal 355 Ayat 1 dan 2 kitab undang-undang hukum pidana tentang penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu pasal ini diancam paling lama 12 tahun. Manakala perbuatan ini mengakibatkan kematian maka ancaman hukuman 15 tahun Junto Pasal 55 ayat 1 e," katanya.