Vaksinasi Massal Bikin Kerumunan, Kapolri Diminta Evaluasi Kapolda Sumut

SuaraSumut.id - Vaksinasi massal yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemprov Sumut, pada Selasa (3/8/2021), menuai protes. Pasalnya, vaksinasi itu menimbulkan kerumunan dan memicu terjadinya kluster baru penyebarang Covid-19.

Apalagi pembukaan vaksinasi massal itu dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Sekretaris Pusat BEM Nusantara, M. Julianda Arisha mengaku, hal itu seharusnya tidak terjadi jika pihak penyelenggara melaksanakannya dengan baik.

"Anehnya petugas tidak mampu menertibkan keadaan sehinga terjadinya kerumunan dan tidak berjarak. Inilah sebabnya kita meminta untuk dihentikan, karena takutnya timbul kluster baru dari kegiatan itu," kata Julianda dalam keterangannya, Rabu (4/8/2021).

Ia menilai, langkah pemerintah memberlakukan PPKM untuk membebaskan Indonesia dari Covid-19 sangat baik.
Namun demikian, ia mengaku kecewa dengan pelaksanaan vaksinasi tidak mampu mengatur alur jalannya peserta dengan tertib.

"Kapolri harus melakukan evaluasi kegiatan ini. Kapolda Sumut selaku penanggung jawab kegiatan vaksinasi harus dimintai pertanggungjawaban. Jika benar terjadinya kelalaian maka kita minta Kapolri mencopot jabatan Kapolda Sumut," jelasnya.

Sebelumnya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengaku, antusias masyarakat dari Medan dan Deli Serdang untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 sangat tinggi. Namun, jumlah warga yang datang tidak sebanding dengan petugas yang ada.

"Jadi bukan kekurangan vaksin, petugas sudah kita setting untuk jumlah vaksinnya, gak mungkin kita lebihi, tenaganya kita terbatas," ujarnya.

Riko mengatakan, panitia telah mendata bahwa vaksinasi massal diikuti oleh 4.000 orang.

Baca Juga: PSSI Sebut Liga 1 Mulai 20 Agustus, Pelatih Persebaya: Mudah-mudahan Benar

"Vaksinasi untuk 3.000 orang vaksin pertama dan 1.000 orang vaksin kedua sisa gebyar vaksinasi massal Hari Bhayangkara," ujarnya.

Ia mengaku, warga yang datang protes karena sudah mendapat formulir vaksin Covid-19. Mereka membeli formulir vaksinasi yang dijual Rp 5.000 dari warga lainnya.

"Di luar (lokasi vaksin) ada yang jual formulir Rp 5 ribu per lembar. Masyarakat yang merasa sudah membayar (formulir) komplain," jelasnya.

Namun demikian, pihaknya tetap mengakomodir warga yang hendak divaksin Covid-19 tapi belum terdata. Riko mengaku, warga yang berdesakan masuk hanya karena takut vaksin habis.

"Tetap kita akomodir, yang sudah mengisi formulir kita kumpulkan, nanti datanya kita masukan, ada kegiatan vaksin pertama kita hubungi dari SMS PeduliLindungi," katanya.

"Berdesakan masuk karena takut kehabisan vaksin. Kita jelaskan bahwa yang divaksin adalah yang sudah didata," tukasnya.