Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Disanksi Potong Gaji Selama Setahun

SuaraSumut.id - Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dihukum dengan sanksi berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan.

Lili dinilai terbukti melanggar kode etik terkait kasus jual beli perkara yang menyeret Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial.

"Menghukum terperiksa (Lili Pintauli Siregar) dengan saksi berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan," kata Ketua Majelis Etik Tumpak H Panggabean, melansir Suara.com, Senin (30/8/2021).

Lili dinilai memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh KPK.

Baca Juga: Hari Pertama PTM di Sekolah, Sejumlah Pelajar di Jakarta Keluhkan Penggunaan Masker

Hal yang memberatkan karena terperiksa tidak menunjukan penyesalan atas perbuatannya. Terperiksa Lili juga selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksaan IS KPK.

"Namun terperiksa melakukan sebaliknya," katanya.

Sedangkan hal yang meringankan terperiksa Lili mengakui segala perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi etik.

Hal ini memperhatikan ketentuan tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 tahun 2020 tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

Diketahui, Lili dilaporkan Penyidik Senior KPK Novel Baswedan, Rizka Anungnata dan Mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko.

Baca Juga: Sultan Palembang Minta Dukungan untuk Kelola Benteng Kuto Besak

Lili dilaporkan dalam dugaan terlibat dalam dugaan jual beli perkara Wali Kota Tanjungbalai yang melibatkan penyidik dari unsur Polri AKP Stepanus Robin Pattuju.