NasDem Nilai Kepala Daerah Korupsi karena Mahar Politik

SuaraSumut.id - Partai NasDem Sumut menilai, salah satu penyebab ditangkapnya kepala daerah karena mahar politik.

Pasalnya, saat mencalonkan diri kepala daerah diminta menyiapkan mahar politik dengan nominal besar.

Demikian disampaikan Ketua DPW Partai NasDem Sumut, Iskandar, melansir Antara, Jumat (21/1/2022).

"Untuk mengembalikan apa yang sudah dikeluarkan dari mahar politik itu, maka yang bersangkutan berpeluang besar untuk melakukan korupsi setelah menjabat. Sehingga kasus operasi tangkap tangan (OTT) seperti ini akan terus terjadi," katanya.

Baca Juga: Leonard Tupamahu Akui Pemain Baru Berikan Perubahan bagi Bali United

"Tapi harus di garisbawahi. Yang saya sebut ini adalah salah satu penyebabnya, bukan satu-satunya penyebab," sambungnya.

Ia menjelaskan, mahar politik bukan menjadi hal yang baru. Mahar politik menjadi memberatkan
bagi seseorang mencalonkan kepada daerah karena nilainya cukup besar.

"Istilah mahar politik ini bukan hal awam lagi. Besaran jumlahnya diduga bisa mencapai puluhan miliar," ujarnya.

Partai NasDem dari awal menolak praktik mahar politik untuk calon kepala daerah. Bahkan, setiap kontestasi Pilkada Partai NasDem selalu menggaungkan tagline tanpa mahar.

Hal itu dilakukan agar kepala daerah yang diusung ketika terpilih bisa fokus menjalankan roda pemerintahan tanpa korupsi.

Baca Juga: Kemenkeu: Insentif PPn Sektor Otomotif Incar Dana Masyarakat Menengah ke Atas

"Karena mereka diusung tanpa mahar. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk korupsi," ujarnya.

Meski sudah berulang kali terjadi, tetap saja ada kepala daerah yang terciduk OTT KPK. Modusnya hampir sama mulai dari fee proyek, jual beli jabatan hingga perizinan.