SuaraSumut.id - Kementerian PPN/Bappenas tengah membangun platform Satu Data Indonesia. Hal ini guna mempermudah perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan berdasarkan data.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah terus membenahi tata kelola ke arah yang lebih baik dan efektif.
Portal ini memegang peran krusial dalam bagi pakai data, baik bagi pakai data antar instansi untuk terwujudnya data dan layanan pemerintahan yang terintegrasi, maupun dibagi pakaikan pada masyarakat pengguna layanan.
"Dengan cara memudahkah dalam mengakses, sehingga pemanfaatan layanan pemerintah melalui portal Satu Data Indonesia menjadi efektif," katanya, dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/4/2022).
Ia menjelaskan, portal Satu Data Indonesia telah didesain dengan mengedepankan kenyamanan bagi penggunanya, melalui fitur yang mudah, aman dan professional.
"Dalam mewujudkan data yang berkualitas, prinsip-prinsip satu standar data, satu metadata baku dan kode referensi atau data induk harus dipenuhi. Kaidah interoperabilitas data juga harus dipenuhi," ujarnya.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menambahkan, portal Satu Data Indonesia mempunyai peran penting dalam melakukan diseminasi data dan informasi.
"Lebih mudah diakses, lebih friendly dan yang tidak kalah penting kualitas kredibilitas datanya," jelasnya.
Portal Satu Data Indonesia sendiri saat ini sudah terintegrasi dengan geoportal dari Badan Informasi Geospasial yang memuat seluruh peta dasar dan tematik dari 14 Kementerian/Lembaga, 28 Provinsi dan 205 Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Kabar Pungli 'Pemuda Setempat' di Perbatasan Riau-Sumbar, Polisi Janji Tindak Tegas
Portal ini juga telah terintegrasi dengan total 13 Kementerian/Lembaga, 10 Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota yang memuat lebih dari 48.500 dataset.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi mengatakan, pihaknya sudah mengubah dan sudah membangun plafon baru di portal data.go.id.
"Portal terdiri dari open data public yang dapat diakses oleh publik, dan forum satu data Indonesia yang hanya dapat diakses oleh user Walidata Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," tukasnya.
Berita Terkait
-
Bangga Banget! Kini Indonesia Punya Bank Data Virus Sendiri
-
Ada Mafia Sertifikat Bibit Palsu, Kementerian BUMN Dorong Sinkronisasi Data dengan Kementan
-
BRI Jamin Keamanan dalam Aplikasi dengan Program Data Privacy
-
Kominfo Ultimatum Aplikasi-aplikasi yang Langgar Prinsip Pelindungan Data Pribadi
-
STIK-PTIK Dorong Pemerintah Rampungkan RUU Pelindungan Data Pribadi
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Sunscreen Menghilangkan Flek Hitam Usia 40 Tahun
- Jejak Pendidikan Noe Letto, Kini Jabat Tenaga Ahli di Dewan Pertahanan Nasional
- 5 Bedak Murah Mengandung SPF untuk Dipakai Sehari-hari, Mulai Rp19 Ribuan
- 6 Mobil Bekas Keren di Bawah 50 Juta untuk Mahasiswa, Efisien buat Jangka Panjang
- 50 Kode Redeem FF Terbaru 17 Januari 2026, Klaim Hadiah Gojo Gratis
Pilihan
-
Rupiah Makin Jatuh Nilainya, Hampir ke Level Rp 17.000/USD
-
Prabowo Calonkan Keponakannya Untuk Jadi Bos BI
-
Suram! Indonesia Masuk Daftar 27 Negara Terancam Krisis Struktural dan Pengangguran
-
Jelang Kunjungan Prabowo ke Inggris, Trah Sultan HB II Tolak Keras Kerja Sama Strategis! Ada Apa?
-
Siapa Ario Damar? Tokoh Penting Palembang yang Makamnya Kini Dikritik Usai Direvitalisasi
Terkini
-
Laga Harga Diri di Tanah Rencong, PSMS Medan Siap Tempur Curi Poin dari Persiraja Malam Ini
-
PSMS Medan Bawa 23 Pemain ke Aceh untuk Curi Poin dari Persiraja
-
Warga Bandar Tarutung Tapsel Berjuang Atasi Jalan Berlumpur Pascabanjir, Aktivitas Ekonomi Tersendat
-
Kapolda Aceh Ngaku Tak Tahu Motif Anggota Brimob Gabung Tentara Bayaran Rusia
-
8 Jembatan Bailey Dibangun di Aceh Timur Pascabencana