SuaraSumut.id - Kementerian PPN/Bappenas tengah membangun platform Satu Data Indonesia. Hal ini guna mempermudah perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan berdasarkan data.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah terus membenahi tata kelola ke arah yang lebih baik dan efektif.
Portal ini memegang peran krusial dalam bagi pakai data, baik bagi pakai data antar instansi untuk terwujudnya data dan layanan pemerintahan yang terintegrasi, maupun dibagi pakaikan pada masyarakat pengguna layanan.
"Dengan cara memudahkah dalam mengakses, sehingga pemanfaatan layanan pemerintah melalui portal Satu Data Indonesia menjadi efektif," katanya, dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/4/2022).
Ia menjelaskan, portal Satu Data Indonesia telah didesain dengan mengedepankan kenyamanan bagi penggunanya, melalui fitur yang mudah, aman dan professional.
"Dalam mewujudkan data yang berkualitas, prinsip-prinsip satu standar data, satu metadata baku dan kode referensi atau data induk harus dipenuhi. Kaidah interoperabilitas data juga harus dipenuhi," ujarnya.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menambahkan, portal Satu Data Indonesia mempunyai peran penting dalam melakukan diseminasi data dan informasi.
"Lebih mudah diakses, lebih friendly dan yang tidak kalah penting kualitas kredibilitas datanya," jelasnya.
Portal Satu Data Indonesia sendiri saat ini sudah terintegrasi dengan geoportal dari Badan Informasi Geospasial yang memuat seluruh peta dasar dan tematik dari 14 Kementerian/Lembaga, 28 Provinsi dan 205 Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Kabar Pungli 'Pemuda Setempat' di Perbatasan Riau-Sumbar, Polisi Janji Tindak Tegas
Portal ini juga telah terintegrasi dengan total 13 Kementerian/Lembaga, 10 Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota yang memuat lebih dari 48.500 dataset.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi mengatakan, pihaknya sudah mengubah dan sudah membangun plafon baru di portal data.go.id.
"Portal terdiri dari open data public yang dapat diakses oleh publik, dan forum satu data Indonesia yang hanya dapat diakses oleh user Walidata Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," tukasnya.
Berita Terkait
-
Bangga Banget! Kini Indonesia Punya Bank Data Virus Sendiri
-
Ada Mafia Sertifikat Bibit Palsu, Kementerian BUMN Dorong Sinkronisasi Data dengan Kementan
-
BRI Jamin Keamanan dalam Aplikasi dengan Program Data Privacy
-
Kominfo Ultimatum Aplikasi-aplikasi yang Langgar Prinsip Pelindungan Data Pribadi
-
STIK-PTIK Dorong Pemerintah Rampungkan RUU Pelindungan Data Pribadi
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- Peluang Baru Terbuka, Kehidupan 4 Shio Ini Diprediksi Semakin Membaik Mulai 10 Juni 2026
Pilihan
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
-
'Kalau Semua Diam, Siapa yang Akan Bicara?' Alasan Zaskia Adya Mecca Dukung Aksi Mahasiswa
-
Silakan Tabrak Kami! Polisi Tantang Massa Mahasiswa UI yang Nekat ke Bundaran HI
Terkini
-
Komisi XIII DPR RI Dorong Penguatan Pengawasan Keimigrasian Sumut dan Rencana Kantor Baru
-
Mesin Kapal Aceh Hebat Meledak, 14 Orang Alami Luka Bakar
-
BRI Jaga Kepercayaan Investor Lewat Program Buyback Saham dan Fundamental yang Kuat
-
TNI AL Gerebek Pesta Sabu di Tengah Laut, 6 Awak Kapal Ikan Ditangkap
-
Gara-gara Baju Ketat! 46 Warga Aceh Barat Terjaring Razia, Langgar Aturan Busana Syariat