SuaraSumut.id - Kementerian PPN/Bappenas tengah membangun platform Satu Data Indonesia. Hal ini guna mempermudah perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan berdasarkan data.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah terus membenahi tata kelola ke arah yang lebih baik dan efektif.
Portal ini memegang peran krusial dalam bagi pakai data, baik bagi pakai data antar instansi untuk terwujudnya data dan layanan pemerintahan yang terintegrasi, maupun dibagi pakaikan pada masyarakat pengguna layanan.
"Dengan cara memudahkah dalam mengakses, sehingga pemanfaatan layanan pemerintah melalui portal Satu Data Indonesia menjadi efektif," katanya, dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/4/2022).
Ia menjelaskan, portal Satu Data Indonesia telah didesain dengan mengedepankan kenyamanan bagi penggunanya, melalui fitur yang mudah, aman dan professional.
"Dalam mewujudkan data yang berkualitas, prinsip-prinsip satu standar data, satu metadata baku dan kode referensi atau data induk harus dipenuhi. Kaidah interoperabilitas data juga harus dipenuhi," ujarnya.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menambahkan, portal Satu Data Indonesia mempunyai peran penting dalam melakukan diseminasi data dan informasi.
"Lebih mudah diakses, lebih friendly dan yang tidak kalah penting kualitas kredibilitas datanya," jelasnya.
Portal Satu Data Indonesia sendiri saat ini sudah terintegrasi dengan geoportal dari Badan Informasi Geospasial yang memuat seluruh peta dasar dan tematik dari 14 Kementerian/Lembaga, 28 Provinsi dan 205 Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Kabar Pungli 'Pemuda Setempat' di Perbatasan Riau-Sumbar, Polisi Janji Tindak Tegas
Portal ini juga telah terintegrasi dengan total 13 Kementerian/Lembaga, 10 Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota yang memuat lebih dari 48.500 dataset.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi mengatakan, pihaknya sudah mengubah dan sudah membangun plafon baru di portal data.go.id.
"Portal terdiri dari open data public yang dapat diakses oleh publik, dan forum satu data Indonesia yang hanya dapat diakses oleh user Walidata Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," tukasnya.
Berita Terkait
-
Bangga Banget! Kini Indonesia Punya Bank Data Virus Sendiri
-
Ada Mafia Sertifikat Bibit Palsu, Kementerian BUMN Dorong Sinkronisasi Data dengan Kementan
-
BRI Jamin Keamanan dalam Aplikasi dengan Program Data Privacy
-
Kominfo Ultimatum Aplikasi-aplikasi yang Langgar Prinsip Pelindungan Data Pribadi
-
STIK-PTIK Dorong Pemerintah Rampungkan RUU Pelindungan Data Pribadi
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 7 Rekomendasi HP RAM 12GB Rp2 Jutaan untuk Multitasking dan Streaming
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- BRI Market Outlook 2026: Disiplin Valuasi dan Rotasi Sektor Menjadi Kunci
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
Terkini
-
Pertamina Hadirkan Listrik Tenaga Surya, Terangi Tenda Pengungsi Aceh Tamiang
-
Hadir di Tengah Warga, Bank Mandiri Kembali Salurkan Bantuan Bencana di Tiga Titik Sumatera Utara
-
4 Sandal Gunung Pilihan untuk Mobilitas Harian
-
Parfum Wanita Semakin Wangi Saat Berkeringat, Solusi Tampil Percaya Diri Saat Aktif Seharian
-
Akses Jalan Putus, Petani Aceh Tengah Jalan Kaki Berjam-jam demi Jual Cabai