SuaraSumut.id - Kementerian PPN/Bappenas tengah membangun platform Satu Data Indonesia. Hal ini guna mempermudah perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan berdasarkan data.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah terus membenahi tata kelola ke arah yang lebih baik dan efektif.
Portal ini memegang peran krusial dalam bagi pakai data, baik bagi pakai data antar instansi untuk terwujudnya data dan layanan pemerintahan yang terintegrasi, maupun dibagi pakaikan pada masyarakat pengguna layanan.
"Dengan cara memudahkah dalam mengakses, sehingga pemanfaatan layanan pemerintah melalui portal Satu Data Indonesia menjadi efektif," katanya, dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/4/2022).
Ia menjelaskan, portal Satu Data Indonesia telah didesain dengan mengedepankan kenyamanan bagi penggunanya, melalui fitur yang mudah, aman dan professional.
"Dalam mewujudkan data yang berkualitas, prinsip-prinsip satu standar data, satu metadata baku dan kode referensi atau data induk harus dipenuhi. Kaidah interoperabilitas data juga harus dipenuhi," ujarnya.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menambahkan, portal Satu Data Indonesia mempunyai peran penting dalam melakukan diseminasi data dan informasi.
"Lebih mudah diakses, lebih friendly dan yang tidak kalah penting kualitas kredibilitas datanya," jelasnya.
Portal Satu Data Indonesia sendiri saat ini sudah terintegrasi dengan geoportal dari Badan Informasi Geospasial yang memuat seluruh peta dasar dan tematik dari 14 Kementerian/Lembaga, 28 Provinsi dan 205 Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Kabar Pungli 'Pemuda Setempat' di Perbatasan Riau-Sumbar, Polisi Janji Tindak Tegas
Portal ini juga telah terintegrasi dengan total 13 Kementerian/Lembaga, 10 Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota yang memuat lebih dari 48.500 dataset.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi mengatakan, pihaknya sudah mengubah dan sudah membangun plafon baru di portal data.go.id.
"Portal terdiri dari open data public yang dapat diakses oleh publik, dan forum satu data Indonesia yang hanya dapat diakses oleh user Walidata Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," tukasnya.
Berita Terkait
-
Bangga Banget! Kini Indonesia Punya Bank Data Virus Sendiri
-
Ada Mafia Sertifikat Bibit Palsu, Kementerian BUMN Dorong Sinkronisasi Data dengan Kementan
-
BRI Jamin Keamanan dalam Aplikasi dengan Program Data Privacy
-
Kominfo Ultimatum Aplikasi-aplikasi yang Langgar Prinsip Pelindungan Data Pribadi
-
STIK-PTIK Dorong Pemerintah Rampungkan RUU Pelindungan Data Pribadi
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Motor Bekas di Bawah 10 Juta Buat Anak Sekolah: Pilih yang Irit atau Keren?
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- 5 Mobil Bekas 3 Baris Harga 50 Jutaan, Angkutan Keluarga yang Nyaman dan Efisien
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
- 10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
Pilihan
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
-
6 HP Memori 512 GB Paling Murah untuk Simpan Foto dan Video Tanpa Khawatir
-
Pemerintah Bakal Hapus Utang KUR Debitur Terdampak Banjir Sumatera, Total Bakinya Rp7,8 T
-
50 Harta Taipan RI Tembus Rp 4.980 Triliun, APBN Menkeu Purbaya Kalah Telak!
-
Agensi Benarkan Hubungan Tiffany Young dan Byun Yo Han, Pernikahan di Depan Mata?
Terkini
-
Dirut Pertamina Kawal Pengiriman BBM ke Bener Meriah Lewat Jalur Udara
-
BAF Berbagi 'Bingkisan Akhir Tahun' kepada 1.000 Anak Yayasan-Panti Asuhan
-
Gerindra Sumut Kirim 40 Ton Bantuan ke Aceh Taming, dari Sembako hingga Obat-obatan
-
5 Sepatu Lari Rp 500 Ribuan Nyaman dan Stylish
-
4 Sabun Cuci Muka Pencerah Wajah Terbaik yang Membantu Kulit Lebih Cerah Alami