SuaraSumut.id - Kementerian PPN/Bappenas tengah membangun platform Satu Data Indonesia. Hal ini guna mempermudah perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan berdasarkan data.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah terus membenahi tata kelola ke arah yang lebih baik dan efektif.
Portal ini memegang peran krusial dalam bagi pakai data, baik bagi pakai data antar instansi untuk terwujudnya data dan layanan pemerintahan yang terintegrasi, maupun dibagi pakaikan pada masyarakat pengguna layanan.
"Dengan cara memudahkah dalam mengakses, sehingga pemanfaatan layanan pemerintah melalui portal Satu Data Indonesia menjadi efektif," katanya, dalam keterangan yang diterima, Selasa (26/4/2022).
Ia menjelaskan, portal Satu Data Indonesia telah didesain dengan mengedepankan kenyamanan bagi penggunanya, melalui fitur yang mudah, aman dan professional.
"Dalam mewujudkan data yang berkualitas, prinsip-prinsip satu standar data, satu metadata baku dan kode referensi atau data induk harus dipenuhi. Kaidah interoperabilitas data juga harus dipenuhi," ujarnya.
Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Taufik Hanafi menambahkan, portal Satu Data Indonesia mempunyai peran penting dalam melakukan diseminasi data dan informasi.
"Lebih mudah diakses, lebih friendly dan yang tidak kalah penting kualitas kredibilitas datanya," jelasnya.
Portal Satu Data Indonesia sendiri saat ini sudah terintegrasi dengan geoportal dari Badan Informasi Geospasial yang memuat seluruh peta dasar dan tematik dari 14 Kementerian/Lembaga, 28 Provinsi dan 205 Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Kabar Pungli 'Pemuda Setempat' di Perbatasan Riau-Sumbar, Polisi Janji Tindak Tegas
Portal ini juga telah terintegrasi dengan total 13 Kementerian/Lembaga, 10 Provinsi dan 12 Kabupaten/Kota yang memuat lebih dari 48.500 dataset.
Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Oktorialdi mengatakan, pihaknya sudah mengubah dan sudah membangun plafon baru di portal data.go.id.
"Portal terdiri dari open data public yang dapat diakses oleh publik, dan forum satu data Indonesia yang hanya dapat diakses oleh user Walidata Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah," tukasnya.
Berita Terkait
-
Bangga Banget! Kini Indonesia Punya Bank Data Virus Sendiri
-
Ada Mafia Sertifikat Bibit Palsu, Kementerian BUMN Dorong Sinkronisasi Data dengan Kementan
-
BRI Jamin Keamanan dalam Aplikasi dengan Program Data Privacy
-
Kominfo Ultimatum Aplikasi-aplikasi yang Langgar Prinsip Pelindungan Data Pribadi
-
STIK-PTIK Dorong Pemerintah Rampungkan RUU Pelindungan Data Pribadi
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Cerita Pasutri Selamat dari Kecelakaan Maut Kereta di Bekasi: Terpental hingga Pingsan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
Terkini
-
Prananda Paloh Temui Bobby Nasution: NasDem Siap Dukung Apapun
-
Mendagri Apresiasi Sumut Hibah Rp260 Miliar ke Daerah Terdampak di Aceh
-
Transformasi BRIvolution Reignite Dorong Kinerja, Segmen Commercial BRI Melonjak di 2025
-
Dukung Ajang Legenda Dunia, BRI Hadirkan Experience Eksklusif bagi Nasabah
-
Adegan ke-27 Jadi Titik Panas! Rekonstruksi Pembunuhan di Sergai Nyaris Ricuh