Afifi Lubis: Gaya Kampungan Itu Harus Jauh Kita Tinggalkan

SuaraSumut.id - Penjabat (Pj) Sekdaprov Sumut Afifi Lubis mengatakan, akan sulit menarik investor ke Sumatera Utara, bila birokrasi masih belum memberikan peluang dan kemudahan dalam proses perizinan.

Afifi mengatakan, masih banyak aparat yang melakukan perlambatan untuk memberi peluang dan kemudahan-kemudahan di sektor fiskal dan non fiskal.

Demikian dikatakan Afifi dalam acara Capacity Building North Sumatera Invest Mapping Project (NSI-MSP) 2022, melansir Medanheadlines.com--jaringan Suara.com, Kamis (30/6/2022).

"Menarik investor sulit, apa iya? Jawabnya sulit. Kalau gayanya masih mempersulit," katanya.

Afifi mengatakan, salah satu faktor yang menjadi kunci untuk menarik investor agar berinvestasi ke Sumut adalah pemberian kemudahan di semua sisi. Untuk itu, Afifi meminta seluruh pihak untuk meninggalkan sistem birokrasi yang mempersulit investasi di Sumut.

"Jangan dipersulit, itu kunci utamanya. Kita harus mempunyai komitmen yang sama. Gaya kampungan itu (birokrasi perizinan yang mempersulit) harus jauh kita tinggalkan," kata Afifi.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumut Ibrahim mengatakan, North Sumatera Invest telah mengumpulkan dan menyeleksi berbagai proposal investasi yang diajukan Pemerintah 33 Kabupaten dan Kota se-Sumut. Selanjutnya proposal tersebut akan dipetakan dan diluncurkan pada Oktober 2022 mendatang.

"Harapannya, mapping project ini bisa menjadi yang pertama di Indonesia dan akan diluncurkan sekitar Oktober. Sehingga para investor bisa tahu ada banyak sekali potensi investasi di Sumatera Utara, " kata Ibrahim.

Ibrahim menyampaikan, perekonomian Sumut masih dalam masa recovery, dengan catatan realisasi investasi pada triwulan pertama Rp 9,52 triliun, atau tumbuh relatif tidak signifikan 44 persen dibanding tahun lalu (yoy).

Baca Juga: 8 Manfaat Kedelai Muda untuk Ibu Menyusui

Artinya realisasi investasi di Provinsi Sumut telah mencapai sekitar 20 persen dari yang ditargetkan Pemerintah Pusat pada tahun 2022, yaitu Rp48,70 triliun.