Setelah Jadi Tersangka, Empat Petinggi ACT Dicekal ke Luar Negeri

SuaraSumut.id - Empat pengurus Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) ditetapkan menjadi tersangka. Keempatnya pun dicekal ke luar negeri.

Demikian dikatakan oleh Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah, melansir Antara, Kamis (28/7/2022).

"Bareskrim Polri meminta bantuan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencekalan atau pencegahan ke luar negeri empat tersangka (inisial) A, IK, NIA dan HH," katanya.

Nurul mengatakan, pencekalan itu untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Selain itu, dikhawatirkan para tersangka akan melarikan diri ke luar negeri.

"Bahwa untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut serta dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri, maka dalam hal ini Bareskrim Polri meminta bantuan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM," ujarnya.

Baca Juga: Mardani Maming Tambah Daftar Tersangka Buron dari PDIP, PKS Sebut Jadi Tren Buruk: Kian Mudah KPK Kecolongan

Dalam kasus ini, penyidik menetapkan Pendiri dan mantan Presiden ACT Ahyudin (A) sebagai tersangka bersama Ibnu Khajar (IK) yang juga menjabat Presiden ACT aktif.

Kedua tersangka lainnya, Hariyana Hermain (HH) yang merupakan salah satu pembina ACT dan memiliki jabatan tinggi lain di ACT, termasuk mengurusi keuangan. Dan Novariandi Imam Akbari (NIA), selaku Ketua Dewan Pembina ACT.

Keempat tersangka diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang.

Adapun penggelapan dalam jabatan yang dilakukan terhadap sisa dana CSR dari Boeing untuk ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 senilai Rp34 miliar.

Uang sisa dana Boeing digunakan untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pengadaan armada truk kurang lebih Rp 2 miliar, untuk program big food bus Rp 2,8 miliar, pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya Rp8,7 miliar.

Baca Juga: Covid-19 Di Jakarta Melonjak, Pemprov DKI Tambah Kapasitas Tempat Tidur Pasien Corona

Lalu untuk Koperasi Syariah 212 kurang lebih Rp 10 miliar, untuk dana talangan CV CUN Rp 3 miliar, dana talangan PT MBGS Rp 7,8 miliar. Totalnya Rp34,6 miliar (pembulatan dari Rp34.573.069.200).