SuaraSumut.id - Ketua Gerakan Pemuda Jayapura, Jack Puraro menegaskan bahwa Lukas Enembe bukanlah kepala suku besar di Papua. Hal ini untuk membantah klaim sekelompok orang selama ini.
Dalam keterangan tertulisnya, Jack menyatakan bahwa Papua bukan hanya milik satu suku, melainkan banyak suku. Bahkan, setiap suku memiliki perangkat adat yang terstruktur dalam sistem kepemimpinan tradisional.
"Ada Ondofi, kepala suku, kepala kerep, sampai kepada pesuruh-pesuruh," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa Dewan Adat di tanah Tabi, yang wilayahnya meliputi Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, dan Kabupaten Sarmi, tidak pernah memberikan legitimasi kepada Lukas Enembe sebagai kepala suku di Papua, atau mengangkat Lukas Enembe sebagai kepala suku.
"Kalau di wilayah Lapago dan Meepago mengangkat Lukas sebagai kepala suku, itu kewenangan dari masyarakat adat di sana. Akan tetapi, kalau untuk membawahi seluruh tanah Papua, orang yang telah memberikan pernyataan seperti itu untuk segera mengklarifikasi," katanya menegaskan.
Ia meminta semua pihak untuk tidak membangun atau menggiring opini-opini bahwa Papua ini memiliki satu kepala suku besar seperti Lukas Enembe.
Menurut dia, opini seperti itu sengaja dibangun untuk jadikan masyarakat Papua sebagai tameng untuk bentengi Lukas Enembe yang diduga bangkang terhadap panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Masyarakat yang masih berjaga-jaga di rumah kediaman Lukas Enembe, menurut Jack, memiliki hubungan emosional dengan Lukas Enembe.
Kendati demikian, Jack berharap mereka tidak menghalang-halangi tugas KPK untuk memeriksa Lukas, serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat yang mendiami wilayah tanah adat Tabi.
Baca Juga: Dukung Proses Hukum, Aktivis Imbau Pemuda Papua Bijaksana Sikapi Kasus Lukas Enembe
"Saya tahu kondisi Bapak Lukas hari ini masih sakit sehingga KPK tidak bisa melakukan penanganan. Saya berdoa semoga beliau bisa sehat sehingga bisa menindaklanjuti panggilan KPK. Papua kita jaga supaya tetap aman sebagai rumah kita bersama, siapa pun boleh tinggal di Papua," kata Jack.
Jack berharap Gubernur Lukas Enembe mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sehingga permasalahan kasus korupsi segera selesai dan masyarakat bisa tenang.
"Ini adalah proses hukum. Pemerintah tentu sudah punya data dan bukti. Siapa pun kita, masyarakat yang hidup di Republik Indonesia ini, tidak ada yang kebal hukum," tegas Jack.
Ia yakin Lukas Enembe sangat siap menghadapi proses hukum. Akan tetapi, kemungkinan ada masukan-masukan dari orang-orang di sekelilingnya, bahkan ada tekanan-tekanan yang dapat menghalangi proses hukum.
Ketua Gerakan Pemuda Jayapura meminta masyarakat Papua waspada terhadap oknum-oknum yang melakukan aksi provokasi sehingga membuat suasana di provinsi ini tidak kondusif.
Secara khusus, Jack mengimbau kuasa hukum Lukas Enembe supaya tidak terlalu frontal dengan pernyataan-pernyataan yang dapat memperkeruh situasi.
Berita Terkait
-
Lukas Enembe Pernah Sakit Hati dan Tidak Percaya Pemerintah Indonesia, KPK Diminta Hati-hati
-
KPK Blak-blakan Bongkar Alasan Blokir Rekening Istri Lukas Enembe
-
Setelah Mangkir, KPK Blokir Rekening Pribadi Istri Gubernur Papua Lukas Enembe
-
KPK Ultimatum Pihak yang Coba Pengaruhi Saksi agar Tidak Hadiri Pemeriksaan Kasus Lukas Enembe Diancam Sanksi
-
Selain Lukas Enembe, Istri dan Anaknya Ikut Mangkir dari Panggilan KPK
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Layanan Pegadaian Hadir di Mandrehe Nias Barat
-
Indosat Hadirkan AIvolusi5G yang Kini Mencakup Lebih dari 340 Site Kota Medan
-
Telkomsel Lanjutkan Kebijakan Penyesuaian Biaya Berlangganan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
-
Ansor Medan Apresiasi Gebrakan Menkomdigi Meutya Hafid Tekan Transaksi Judol hingga 57 Persen
-
Laga Harga Diri di Tanah Rencong, PSMS Medan Siap Tempur Curi Poin dari Persiraja Malam Ini