Scroll untuk membaca artikel
Suhardiman
Minggu, 30 Oktober 2022 | 15:20 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. [Suara.com/Bagaskara]

SuaraSumut.id - Sejumlah purnawirawan jenderal dari TNI dan Polri bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Mereka adalah Letnan Jenderal TNI (Purn) Ganip Warsito, Laksamana Madya TNI (Purn) Agus Setiadji, Mayjen TNI (Purn) Gunawan Pakki.

Kemudian Mayjen TNI (Purn) F Saud Tamba Tua, Brigjen TNI (Purn) Donar Philip Rompas dan Irjen Pol (Purn) Fakhrizal.

Selain itu, ada juga seorang legenda tenis Indonesia Yayuk Basuki yang juga bergabung menjadi kader PDIP.

Baca Juga: Banyak Penonton Pingsan, Polisi Tegaskan Tak Ada Korban Jiwa di Konser Berdendang Bergoyang

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, masuknya purnawirawan TNI-Polri ini untuk peningkatan disiplin partai ke depan.

"Untuk mengembleng kader partai agar disiplinnya makin kokoh,” kata Hasto melansir Suara.com, Minggu (30/10/2022).

Nantinya, kata Hasto, mereka bakal mendapat penugasan khusus dalam mempersiapkan HUT ke-50 PDIP.

"Mereka yang bergabung akan dilatih oleh partai dan mendapatkan penugasan khusus di lapangan," jelasnya.

Pada HUT yang jatuh pada 10 Januari, PDIP akan menampilkan wajah partai yang ideologis (nasionalis) serta mengakar pada rakyat.

Baca Juga: Gagal Ginjal karena Dietilen Glikol Sudah Ada Sejak 1937, Ini Deretan Kasunya

"Dalam puncak konsolidasi partai akan ditampilkan wajah partai yang sangat ideologis, wajah partai yang membela Pancasila, kemudian konstitusi negara, dan kebhinekaan, serta berakar dari kehendak rakyat," katanya.

Patuhi keputusan capres dan cawapres di tangan Megawati

Hasto Kristiyanto menegaskan agar para kader bisa mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam kongres V PDIP.

Salah satu poin yang harus dipatuhi kader, yaitu soal capres dan cawapres yang bakal diusung PDIP melalui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Terkait dengan Capres-Cawapres, kongres telah memberikan mandat kepada Ibu Ketua Umum sehingga seluruh anggota dan kader partai tidak boleh membuat suatu gerakan, gerakan tambahan," jelas Hasto.

Para kader partai harus memahami jika pencalonan Capres dan Cawapres 2024 ada tahapan dan mekanisme yang harus dilalui.

"Itu yang kita lakukan dan konsolidasi harus dilakukan terus-menerus, sehingga saat perintah dari ibu ketua umum itu nanti turun seluruh jajaran partai sudah siap bergerak menangkan calon presiden, calon wakil presiden yang ditetapkan oleh ketua umum kita," tuturnya.

Load More