Respons Jokowi soal Usulan KPK Dibubarkan: Lembaganya Bagus, Tiap Bulan Ada OTT

SuaraSumut.id - Presiden Jokowi merespons soal usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Jokowi menilai KPK sudah memiliki sistem dan penindakan terhadap pelaku korupsi.

"Lembaganya kan bagus, sistemnya juga bagus, tiap bulan juga ada OTT," kata Jokowi usai meninjau Pasar Brahrang di Binjai, Jumat (25/8/2023).

Jokowi mengatakan KPK sebagai lembaga terdepan dalam pemberantasan korupsi perlu dievaluasi, namun tidak perlu sampai dibubarkan.

"Iya mesti ada yang perlu dievaluasi. Saya kira semua lembaga ada kurangnya," tukas Jokowi.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri pernah menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar membubarkan KPK.

"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, 'sudah deh bubarkan saja KPK itu pak, menurut saya nggak efektif," katanya di Tribrata Dharmawansa, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Senin (21/8/2023).

Megawati meyakini bahwa tindak pidana korupsi masih terus terjadi di Indonesia. Ia pun mengaku geram melihat penegakan hukum di Indonesia.

"Hayo kalian pergi lah ke bawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah susah payah saya buat, itu persoalannya, itu persoalannya, hayo," tuturnya.

Megawati lalu mengingatkan bahwa rakyat dipungut untuk membayar pajak. Menurutnya, itu harus jadi perhatian, dan menjadi miris ketika praktik korupsi masih terjadi.

Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam di Final Piala AFF U-23 2023

"Lalu untuk apa dia mejeng-mejeng doang, coba bayangkan, rakyat kan kasihan disuruh bayar pajak itu kalau dengerin kan merintih saya, udah gitu katanya orang pajak, 'ya ini kan harus dibayar untuk negara', gile gue bilang, padahal udah gitu ditilep, lah betul," ujarnya.

Dirinya memang tak segan bicara blak-blakan mengenai hal itu. Pasalnya, KPK berdiri kala dirinya masih menjabat sebagai kepala negara.

Kontributor : M. Aribowo