"Kalau beras SPHP yang kita edarkan melalui Badan Bantuan Pangan Nasional itu sudah kita cek sebelumnya, sudah kita ambil sampel dari gudang memang masuk mutu kelas medium," jelasnya.
Gelora menjelaskan sampel beras ini akan dibawa ke laboratorium untuk diteliti kandungan dan mutunya.
"Ada dua sampai tiga merk (beras) yang kita ambil, tiga hari lah baru bisa (diketahui hasilnya)," imbuhnya.
"Kita imbau ke masyarakat jangan mengasumsi suatu produk itu (beras sintetis) sehingga memberikan informasi yang tidak valid kepada masyarakat," pungkasnya.
Dalam sidak itu, Dinas Ketahanan Pangan Medan membagi beberapa tim ke grosir dan pengecer di Pasar Pringgan, untuk mengambil sampel beras. Dalam mengambil sampel beras itu, petugas membeli langsung dari pedagang.
Kontributor : M. Aribowo
Berita Terkait
-
Harga Beras Naik, Relawan Sandiaga Uno Gelar Program Tebus Sembako 10 Kali Lipat Lebih Murah
-
7 Cara Membedakan Beras Asli dan Plastik, Beras Sintetis Viral di Medan, Jangan Sampai Keliru!
-
Heboh Beras Sintetis, Begini Respon Plt Mentan Arief Prasetyo
-
Pemerintah Bagi-bagi Rice Cooker Gratis saat Mendagri Ajak Masyarakat Tinggalkan Beras
-
Pamit ke Jokowi, Syahrul Yasin Limpo Pamer Produksi Beras Naik di 2022
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun