Tito Karnavian soal Film Dirty Vote: Pembentukan Opini dengan Merangkai Sejumlah Peristiwa

SuaraSumut.id - Mendagri Tito Karnavian buka suara soal film dokumenter Dirty Vote. Menurutnya, film tersebut lebih merupakan pembentukan opini. Pasalnya, film itu tidak mengikuti dua metode ilmiah, yaitu congruent method (metode kongruen) dan tracing method (metode pelacakan).

Adapun nama Tito Karnavian disebut dalam film Dirty Vote itu saat pembahasan mengenai provinsi baru di Papua.

"Saya lihat ini pemberitaan dalam bentuk documentary, tapi sebetulnya saya lihat adalah pembentukan opini dengan merangkai sejumlah peristiwa," kata Tito melansir Antara, Senin (19/2/2024).

Tito menjelaskan metode kongruen adalah suatu metode upaya melihat sesuatu dan mengambil kesimpulan karena dianggap sama dan sebangun. Menurt Tito, metode itu ditempuh tanpa melihat sebab dan akibat.

"Itu boleh, kalau kita ingin mengambil hipotesa. Sama dengan media, ketika membuat hipotesa boleh. Tapi kalau mau membuat tulisan yang betul-betul akurat, ya harus menempuh proses tracing," ucapnya.

Mantan Kapolri ini mengatakan petugas kepolisian sudah terbiasa menerapkan metode-metode itu sebagai cara berpikir dalam proses investigasi jika ada peristiwa-peristiwa.

Metode kongruen tidak bisa dijadikan alasan pasti tanpa proses pelacakan. Tito mengatakan proses pelacakan juga harus dilakukan dengan menjajaki semua, sebab dan akibat jika ingin menentukan pelaku atau tersangka.

Oleh karena itu, kata Tito, tudingan terkait namanya yang disebut berperan dalam pemenangan paslon tertentu karena adanya pemekaran provinsi di Pulau Papua, masih sebatas kongruen tanpa menempuh proses pelacakan.

Pemekaran provinsi di Pulau Papua itu dilakukan sebelum adanya koalisi partai-partai dan pasangan calon untuk pemilu. Pemekaran provinsi di Papua bukan merupakan inisiatif pemerintah, melainkan dari DPR dan aspirasi masyarakat.

"Tapi tiba-tiba dilompatkan bahwa pemekaran Papua itu dalam rangka untuk mempermudah paslon yang disiapkan pemerintah untuk memenuhi persyaratan 20 persen (suara) dari separuh provinsi, saya bilang itu terlalu jauh," katanya.