Penjelasan Nikson Nababan soal Pemanfaatan Dana PEN Saat Pimpin Taput

SuaraSumut.id - Tapanuli Utara (Taput) menjadi salah satu kabupaten yang indikator perekonomiannya selamat dari dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu. Fasilitas pemerintah pusat berupa pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ikut berperan untuk itu.

Nikson Nababan, Bupati Taput saat itu mengakui dana PEN yang diperoleh pemerintah kabupaten memang menjadi salah satu penyangga stabilisasi perekonomian Taput dalam terpaan pandemi.

"Taput waktu itu juara 3 nasional penanganan Covid-19, dapat hadiah dari pusat. Lalu ada dana PEN yang dikucurkan ke daerah-daerah yang punya prestasi dan keuangan bagus melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," katanya, Sabtu (8/6/2024).

Kabupaten Taput yang ketika itu sudah memperoleh predikat keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut, lanjut bupati dua periode yang saat ini salah satu bakal calon (Balon) Gubsu, beruntung memperoleh dana PEN sebesar Rp 319.206.190.801 tahun 2020 dan Rp 70.226.856.862 tahun 2021.

“Kita (Pemkab Taput) memang terbantu adanya dana PEN. Pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan positif 1,5 % walaupun ada perlambanan namun hampir semua daerah di Sumut pertumbuhanya minus. Dampak positif paling dirasakan pada tahun 2023, di mana kemiskinan dan pengangguran berkurang walaupun jumlah penduduk bertambah, serta kesenjangan sosial menipis," ujarnya.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Utara dari 9,72 persen tahun 2021 turun menjadi 8,93 persen tahun 2022 dan turun lagi menjadi 8,54 persen tahun 2023. Begitu juga tingkat pengangguran terbuka dari 1,54 persen tahun 2021 menjadi 1,07 persen tahun 2022 dan turun lagi menjadi 1,03 persen tahun 2023.

Menurutnya, parameter kemiskinan dan pengangguran berkurang di dalam pertumbuhan penduduk yang bertambah merupakan indikator sangat positip dan mungkin tidak banyak daerah di Indonesia yang mencapai parameter ini.

Banyak daerah yang meminjam dana namun dampaknya kurang terasa. Namun Taput berhasil, kemiskinan dan pengangguran berkurang saat pandemi.

Nikson memaparkan awalnya informasi kepada pihaknya dana PEN bukan pinjaman, melainkan dikucurkan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Namun ketika pencairan atau setelah vendor berjalan, dalam rapat dengan Kementerian Keuangan dan PT SMI, dana ini dibuat menjadi pinjaman, meski tidak dikenakan bunga.

Nikson mengatakan PT SMI dan Kemenkeu menyatakan dana alokasi umum (DAU) Taput akan ditambah untuk membayar pinjaman PEN itu.

"Memang betul ditambah, namun pengeluaran Pemkab dari DAU itu juga bertambah akibat beban baru lainnya, seperti untuk P3K, sehingga dihitung dengan pengembalian dana PEN, Pemkab tidak sanggup dan tetap juga terpaksa dilakukan rasionalisasi dan refocusing," ungkapnya.

Tentang detail pinjaman, Nikson merincikan bahwa jumlah pinjaman PEN tahun 2020 Rp 319.206.190.801 dimana tidak dikenakan bunga, namun hanya dikenakan biaya provisi 1 persen diawal pinjaman sebesar Rp 3.192.961.908 serta biaya pengelolaan sampai dengan akhir pinjaman sebesar Rp 3.360.152.790.

Adapun pembayaran pokok pinjaman dilakukan melalui pemotongan DAU oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp 4.433.419.671 setiap bulan dimulai Januari 2023," cetusnya.

Sedangkan tahun 2021 sebesar Rp 70.226.856.862, di mana pembayaran pokok, bunganya, biaya pengelolaan dan biaya provisi dibayarkan dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara. Total bunga yang harus dibayarkan sampai dengan akhir pinjaman sebesar Rp 10.793.729.849 dan biaya pengelolaan sebesar Rp 460.459.687 serta biaya provisi dibayarkan di awal pinjaman sebesar Rp 702.268.569.