SuaraSumut.id - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I menegaskan tidak ada persekongkolan tender terkait pembangun arena pertandingan PON 2024 di Sumatera Utara (Sumut).
"Kami sudah melakukan pengawasan dan tidak menemukan ada indikasi persekongkolan tender," ujar Kepala KPPU Kanwil I, Ridho Pamungkas, Jumat (12/7/2024).
Ridho mengatakan bahwa sejauh ini, pengadaan barang dan jasa PON 2024 di Sumut masih dalam koridor aturan yang berlaku.
Meski begitu, dia menegaskan bahwa KPPU tetap memonitor karena masih ada beberapa proyek PON yang dikerjakan hingga pesta olahraga tersebut selesai.
"Kami pun membuka diri untuk laporan dari masyarakat," kata Ridho.
Di Sumut, KPPU Kanwil I mencatat, dari semua aduan terkait persaingan usaha pada tahun 2023, persoalan tender menjadi yang terbanyak yaitu lebih dari 20 kasus.
Ridho menyebut, pihaknya menemukan di beberapa wilayah Sumut terdapat proses tender jasa konstruksi yang cenderung hanya dimenangkan oleh pelaku usaha lokal daerah tersebut.
Menurut dia, pemenang tender itu sebenarnya "itu-itu saja" tetapi mereka menggunakan perusahaan yang berbeda-beda.
Mereka ini, Ridho menambahkan, bersekongkol dengan oknum kelompok kerja (Pokja) pemilih penyedia barang dan jasa untuk memperoleh tender tersebut.
Persekongkolan tersebut pun membuat daya saing pelaku usaha lokal tidak berkembang. Pemerintah juga rugi karena anggaran yang disiapkan untuk menjalankan proyek menjadi tidak efisien.
"Ketika menemukan kasus, KPPU akan mendalami persekongkolannya. Jika terbukti, hukuman terberat dari kami adalah rekomendasi pencabutan izin dan memasukkan perusahaan itu ke daftar hitam. Untuk Pokja yang terlibat, kami akan memberikan rekomendasi ke atasannya agar diberikan pembinaan," ujar Ridho.
PON 2024 yang dilaksanakan di Aceh dan Sumatra Utara pada 8-20 September 2024. Pesta olahraga multicabang nasional ke-21 itu akan dibuka di Aceh dan ditutup secara resmi di Sumbar. (Antara)
Berita Terkait
-
Emiten AVIA Tegaskan Kepatuhan Persaingan Usaha KPPU
-
Dibanding Beri Denda ke Pindar, KPPU Diminta Utamakan Pencegahan
-
Kebijakan Maker to Maker Dinilai Berpotensi Bebani Operator Kapal
-
Putusan KPPU Denda 97 Pinjol Harus Batal, Dinilai Lampaui Kewenangan
-
Diduga Monopoli Ekosistem Digital, KPPU Panggil TikTok dan Tokopedia!
Terpopuler
- 5 Moisturizer yang Cocok untuk Kulit Kering dan Kusam di Usia 40 Tahun ke Atas
- 4 HP Kamera 200 MP Under Rp5 Juta untuk Foto dan Video Kualitas Tinggi
- 5 Lipstik Wardah yang Tahan Lama Saat Hujan dan Tidak Mudah Luntur Saat Makan
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Resmi, MA Putuskan Suket Penyetaraan Ijazah Gibran Tidak Sah
-
Kembangkan AURA, Suara.com Raih AMSI Awards 2026 di Bidang Inovasi Produk dan Pemanfaatan AI
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
Terkini
-
SIPEF dan KIS Bangun Pabrik BioCNG di Simalungun, Ubah Limbah Sawit Jadi Energi Bersih
-
Imigrasi Kualanamu Pastikan Kelompok Rentan Mendapat Akses Layanan Paspor yang Setara
-
Remaja di Medan Pukul Teman hingga Tewas Gegara Kesal Dimaki
-
Pengiriman 144 Balpres Ilegal dari Bandung ke Medan Digagalkan
-
Tembok Basah Padahal Tidak Hujan? Coba Cek Kondisi AC