Menakar Peluang Edy Rahmayadi Melawan 'Super Koalisi' Bobby di Pilgub Sumut, Ini Kata Pengamat Politik

SuaraSumut.id - PDI Perjuangan secara resmi mengusung Edy Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumut di Pilkada 2024, Sabtu 10 Agustus 2024. Dukungan dari PDIP yang telah cukup kursi untuk mengusung kandidat di Pilkada Sumut, membuat Edy bakal 'head to head' melawan menantu Presiden Jokowi, yakni Bobby Nasution.

Pertarungan ini bakal sengit, sebab Bobby diusung oleh super koalisi yang terdiri gabungan banyak partai, seperti PKS, Gerindra, Demokrat, Golkar, PKB, PAN, Nasdem dan lainnya.

Sementara Edy yang hanya baru diusung PDIP. Lantas, siapa yang bakal unggul di Pilkada Sumut yang mempertemukan Edy vs Bobby sebagai rival? Akankah Bobby dengan super koalisinya bakal menang mudah seperti di Pilkada Medan pada 2020 silam?

Pakar Politik dari UMSU Shohibul Anshor mengatakan jika tidak adanya kotak kosong di Pilgub Sumut 2024, merupakan peristiwa demokrasi yang penting. Dirinya pun menyinggung soal adanya dinasti politik Jokowi di Pilkada Sumut.

"Walau last minutes 'ditinggal' Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun jika ternyata, akhirnya, telah diputuskan bahwa PDIP mengusung Edy Rahmayadi, maka itu bermakna PDIP telah menolak semua bujukan berkoalisi membangun sebuah kotak kosong untuk memuluskan dinasti Joko Widodo di Sumut," katanya kepada SuaraSumut.id, Minggu (11/8/2024).

"Ini peristiwa demokrasi yang sangat penting di tengah gejala kuat 'backsliding democracy' (kemunduran demokrasi) di tangan Joko Widodo. Selain itu saya kira PDIP telah melakukan telisik kritis yang menyeluruh, tak hanya sebatas popularitas dan elaktabilitas, terhadap semua figur yang mendaftar dan pada akhirnya menyadari plus-minusnya," sambungnya.

Shohibul menyampaikan peluang Edy besar, dilihat dari berbagai perspektif. Pertama, Edy petahana yang memiliki kemiripan dengan posisi politik Joko Widodo menjelang Pilpres 2019.

"Waktu itu Jokowi menempati popularitas dan elektabilitas tertinggi di antara figur yang mengemuka. Meskipun demikian, terdapat persentase penduduk yang menginginkannya untuk tidak kembali memimpin. Edy Rahmayadi dikehendaki oleh rakyat untuk melanjutkan kepemimpinannya pada periode kedua, meski terdapat suara yang bertentangan," ungkapnya.

Kemudian, pada tahun 2014-2019 Jokowi fokus pada infrastruktur dan konsolidasi menghadapi masalah Covid-19, sedangkan pada tahun 2019-2023 Edy Rahmayadi menghadapi masalah yang sama, yakni Covid-19 dan rekonstruksi untuk new-normal.

"Fokus program unggulan Edy Rahmayadi relatif sama, yakni pada infrastruktur dan pendidikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Shohibul mengatakan kalau ke-petahanaan selalu sangat penting dalam budaya rivalitas politik di Indonesia. Menurutnya, Pada Pilkada serentak 2024, seluruh provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia akan potensil mengunggulkan petahana, karena jejak rekam mereka.

"Memang akan ada negative campaign untuk itu. Namun bahkan black campaign sekalipun tak selalu berhasil karena umumnya sangat mudah diketahui oleh pemilih bahwa narasi diramu hanya untuk kepentingan penantang dan bukan atas dasar objektivitas," jelasnya.

Kedua, kata Shohibul, Indonesia telah menunjukkan keajegan peristiwa kesenjangan antara akumulasi suara parpol dan gabungan parpol dalam pemilu dengan perolehan suara pasangan dalam pilkada.

"Koalisi besar tidak menjadi jaminan," ucapnya.

Tingkat independensi pemilih, ungkap Shohibul, tidak selalu begitu berhasil diintervensi oleh partai-partai dalam pilkada, karena perbedaan aspirasi dan kepentingan.