Markup anggaran, menggelembungkan biaya proyek.
Kemudian, pungutan liar, meminta bayaran tidak sah dari warga.
Ada juga penyalahgunaan wewenang, seperti memalsukan dokumen atau proyek di bawah standar.
Contoh kasus:
Kepala desa membuat laporan fiktif untuk proyek infrastruktur yang tidak ada.
Dana desa digunakan untuk kebutuhan pribadi, seperti membayar utang atau membeli barang mewah.
Dampak dari korupsi dana desa bisa menghambat pembangunan desa dan merugikan kesejahteraan masyarakat.
Dan, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Upaya pencegahan terhadap korupsi dana desa antara lain meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Transparansi pengelolaan dana desa dengan pelatihan tata kelola keuangan bagi perangkat desa. Dan, penegakan hukum tegas terhadap pelaku.
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), pada 2016-2017 terdapat 110 kasus korupsi dana desa dengan kerugian negara sekitar Rp 30 miliar, dan jumlah kasus meningkat signifikan hingga 155 kasus pada 2022.
Sikap Presiden Prabowo Subianto terhadap korupsi menunjukkan tekadnya untuk memberantas korupsi secara tegas sebagai prioritas pemerintahannya, sebagaimana termaktub dalam Astacita poin ketujuh, yang menekankan reformasi politik, hukum, birokrasi, serta pemberantasan korupsi.
Dalam pidato pelantikannya (20 Oktober 2024), ia menegaskan perlunya ketegasan melawan penyimpangan, korupsi, dan kolusi, dengan metafora “ikan busuk mulai dari kepala,” menekankan pentingnya teladan dari pimpinan.
Ia mengusulkan pendekatan sistemik, seperti digitalisasi untuk transparansi, penegakan hukum tegas, dan peningkatan kesejahteraan pejabat untuk mengurangi insentif korupsi (misalnya, menaikkan gaji pejabat).
Prabowo juga menyatakan dukungan terhadap penguatan KPK dengan sumber daya memadai dan menyerukan hukuman berat, termasuk pemiskinan koruptor dan vonis panjang (misalnya, usulan hukuman 50 tahun untuk kasus korupsi besar).
Berita Terkait
-
Terjaring OTT, Wali Kota Madiun Diduga Terima Suap Berkamuflase Dana CSR
-
KPK Sita Uang Miliaran dalam OTT Bupati Pati Terkait Jual Beli Jabatan Perangkat Desa
-
Sudewo Bupati Pati dari Partai Apa? Terjaring OTT KPK
-
KPK Tangkap Bupati Pati Terkait Dugaan Jual Beli Jabatan Perangkat Desa
-
Kena OTT, Wali Kota Madiun Jadi Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek dan Dana CSR
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 5 Sepatu Saucony Paling Nyaman untuk Long Run, Kualitas Jempolan
Pilihan
-
Rumus Keliling Lingkaran Lengkap dengan 3 Contoh Soal Praktis
-
Mulai Tahun Ini Warga RI Mulai Frustasi Hadapi Kondisi Ekonomi, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
CORE Indonesia Soroti Harga Beras Mahal di Tengah Produksi Padi Meningkat
-
Karpet Merah Thomas Djiwandono: Antara Keponakan Prabowo dan Independensi BI
-
Dekati Rp17.000, Rupiah Tembus Rekor Terburuk 2026 dalam Satu Bulan Pertama
Terkini
-
Indosat Hadirkan AIvolusi5G yang Kini Mencakup Lebih dari 340 Site Kota Medan
-
Telkomsel Lanjutkan Kebijakan Penyesuaian Biaya Berlangganan di Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
-
Ansor Medan Apresiasi Gebrakan Menkomdigi Meutya Hafid Tekan Transaksi Judol hingga 57 Persen
-
Laga Harga Diri di Tanah Rencong, PSMS Medan Siap Tempur Curi Poin dari Persiraja Malam Ini
-
PSMS Medan Bawa 23 Pemain ke Aceh untuk Curi Poin dari Persiraja