Mahasiswa Aceh Galang Donasi untuk Aksi Demo di DPRA 1 September 2025

SuaraSumut.id - Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh menggelar penggalangan dana di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), kemarin.

Aksi ini dilakukan sebagai bentuk persiapan menuju demonstrasi besar yang rencananya akan digelar pada Senin 1 September 2025.

"Kegiatan hari ini sebenarnya terkait open donasi untuk melakukan aksi. Rencananya kita laksanakan hari Senin (1/9)," kata salah seorang peserta aksi, Habibi melansir Antara.

Mereka membuka posko donasi di depan pagar utama gedung DPRA dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Rakyat Bantu Rakyat" dan "Posko Donasi Aksi".

Sejak dibuka posko donasi, pihaknya sudah menerima sejumlah sumbangan dana dari masyarakat, hingga bantuan air mineral.

Menurut Habibi, aksi ini merupakan gerakan kolektif yang lahir dari keresahan rakyat terhadap berbagai kebijakan pemerintah, represifitas aparat, serta DPR yang mengeluarkan statement yang membodohkan masyarakat.

"Untuk donasi yang terkumpul bakal kita gunakan untuk melaksanakan aksi. Kami menerima donasi dalam bentuk apapun baik itu uang, aqua (air mineral), makanan, dan lain-lain," ujarnya.

Dalam aksi hari Senin nanti, kata dia dia, mereka membawakan sejumlah tuntutan, diantaranya reformasi DPR, Polri, penuntasan seluruh pelanggaran HAM di Indonesia hingga pengusutan pelanggaran oleh perusahaan di Aceh.

"Untuk target massa kita belum bisa memperkirakan, karena kita tidak tahu siapa yang akan datang, siapa yang akan bergabung, karena kita melebur atas nama rakyat," kata Habibi.

Sebagai informasi, aksi di Aceh tidak dalam skala besar, dan terlihat santun beberapa waktu lalu di depan Mapolda Aceh.

Bahkan, persatuan ojol berencana melaksanakan shalat ghaib untuk rekannya yang meninggal di Jakarta dua hari lalu.

Disisi lain, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah juga telah mengimbau masyarakat Aceh untuk tetap tenang dan tidak perlu ikut-ikutan demo yang bersifat anarkis seperti yang terjadi di Jakarta dan provinsi lainnya.

Pemerintah, kata dia, tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi disampaikan dengan cara-cara yang aman dan damai serta sesuai ketentuan berlaku. Apalagi, Aceh merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam.

"Kalaupun ingin berunjuk rasa harus dengan cara aman damai, tidak perlu anarkis atau kasar," kata Fadhlullah.