Pemanfaatan Perhutanan Sosial yang Baik dan Optimal Berkontribusi Menopang Ekonomi Masyarakat

SuaraSumut.id - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, pemanfaatan perhutanan sosial yang baik dan optimal dapat berkontribusi menopang ekonomi dan memberikan dampak ganda bagi masyarakat.

Perhutanan sosial diharapkan dapat tumbuh menopang ekonomi rakyat dan menciptakan lapangan kerja, sehingga nantinya juga dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan ekstrem di kawasan hutan.

Hal ini dikatakan Raja Juli dalam Lokakarya Perhutanan Sosial dan Temu Usaha Kelompok Tani Hutan yang diselenggarakan Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Dinas LHK Sumut, dan Balai Perhutanan Sosial Medan, didukung Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan (Kemenekeu) di Medan, Rabu 10 September 2025.

"Diharapkan perhutanan sosial yang dikelola masyarakat nantinya bisa mendapat akses modal dari perbankan, sehingga kualitas produk perhutanan sosial juga dapat meningkat," katanya.

Perhutanan sosial, kata Raja Juli, selain untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan, juga merupakan salah satu program strategis dalam mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto tentang ketahanan pangan atau swasembada pangan nasional, serta energi baru terbarukan.

Saat ini terdapat total 15.769 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). KUPS tersebut memiliki rincian tingkat platinum sebanyak 120 KUPS, tingkat golddengan jumlah 1.350 KUPS, tingkat silver sebanyak 5.749 KUPS, dan tingkat blue dengan total 8.550 KUPS.

Diungkapkan Raja Juli, sebanyak 11.065 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial telah diberikan kepada 1,4 juta Kemitraan Kehutanan (KK) dengan luas 8,4 juta hektare, sepanjang periode Januari hingga September 2025 di berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

"Penyerahan 11.065 SK Perhutanan Sosial dengan luasan 8,4 juta hektare ini memberikan hak kelola bagi masyarakat lokal secara legal dan berkelanjutan untuk pemanfaatan hasil hutan hingga mengurangi deforestasi," ujarnya.

Untuk di Sumut ada 251 SK perhutanan sosial yang telah diterbitkan, dengan luasan 113 ribu hektare, serta melibatkan 25 ribu kepala keluarga.

"Masih ada 400 ribu hektare lagi yang berpotensi kita berikan SK pada masyarakat," ungkap Menhut.

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengapresiasi para petani hutan, karena peran mereka dalam melestarikan kawasan hutan dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Hutan Sumut memiliki potensi untuk menjaga perputaran perekonomian.

“Saya berterima kasih kepada petani hutan yang terus menjaga perekonomian Sumut melalui hasil hutan yang ibu bapak kelola,” ucap Bobby.

Bobby meminta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, untuk bagaimana agar para petani hutan bisa mengakses layanan perbankan atau permodalan. Menurutnya, hal tersebut akan sangat membantu masyarakat Sumut, khususnya petani hutan di Sumut.

“Mungkin (petani) ada lahannya, mengelola hutan bisa, tapi modalnya mana, kalau kita berikan akses ke lembaga keuangan dengan kebijakan Pak Menteri, ini akan sangat membantu masyarakat Sumut,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI), Masrizal Saraan, dalam laporannya menyampaikan, forum ini bukan sekadar tempat diskusi. Forum ini adalah wadah konsultasi, wadah konsolidasi komitmen, para pemegang Perhutanan Sosial di Sumut untuk menegaskan bahwa Sumut berada di garis terdepan dalam agenda pembangunan hijau di Indonesia, yang selaras juga dengan visi misi Gubernur Sumut.