Slank dan DMasiv Gagal Konser di Aceh, Ini Alasannya

SuaraSumut.id - Konser Panggung Sumpah Pemuda 2025 yang dimeriahkan oleh Slank dan D’Masiv, gagal digelar di Lapangan Panahan Komplek Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, Sabtu 25 Oktober 2025 malam.

Alasannya mengejutkan. Arena konser digembok oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, karena biaya sewa tempat yang mencapai Rp 700 juta.

Panitia Bidang Keamanan, Hafidh mengatakan biaya itu jauh lebih mahal dari stadion utama atau GOR.

"Untuk event berbayar seperti kami, biaya normal di stadion utama hanya sekitar Rp 8 juta per malam," katanya melansir Antara.

Kegiatan ini rencananya juga diisi dengan dengan salat berjamaah dan doa dengan menghadirkan ustaz dari nasional, serta edukasi atau kampanye tentang pencegahan narkoba.

Penundaan ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya pernah gagal pada Agustus 2025 dalam rangka memperingati hari kemerdekaan atau HUT Ri ke-80.

Tarif sewa lapangan panahan Komplek Stadion Harapan Bangsa itu ditetapkan mengacu pada Qanun Retribusi tanah kosong, bukan standar venue olahraga lain di kompleks tersebut.

Berdasarkan hasil asesmen, kata Hafidh, dinyatakan luas lahan di sana sekitar 14.523 meter persegi dengan tarif Rp 10.000 per meter per hari, sehingga muncul angka Rp145,5 juta per hari.

Dengan durasi penggunaan selama lima, total biaya mencapai sekitar Rp 700 juta. Angkat tersebut terlalu mahal jika dibandingkan dengan biaya sewa stadion utama hanya sekitar Rp 8 juta per malam.

Sementara itu, Panitia Bidang Perizinan, Mauval mengatakan, seluruh proses administrasi dan izin kegiatan telah diurus sejak awal, termasuk dari perangkat desa hingga rekomendasi dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), DPMPTSP, hingga Polda Aceh.

Namun, persoalan muncul setelah pihak Dispora menetapkan biaya retribusi sewa lapangan panahan di komplek stadion Harapan Bangsa yang dinilai terlalu tinggi.

"Tapi saat proses loading barang, kami baru diberitahu soal biaya sewa yang fantastis," ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Event konsultan, Steffy Burase mengaku kecewa terhadap penundaan event ini. Padahal, terkait biaya sewa yang fantastis tersebut sudah dicarikan solusi untuk dilakukan pembayaran setelah acara selesai, tetapi juga tidak mendapat kelonggaran.

"Sebenarnya kita ada upaya memaklumi, kamu minta agar dibayarkan dibelakang. Sejujurnya kami, karena event ini 100 persen edukasi," katanya.

Dirinya menegaskan, karena Aceh merupakan daerah syariat, sebelum memproses izin ini, pihaknya sudah terlebih dahulu berkonsultasi dengan ormas hingga Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), sehingga baru dilanjutkan pada proses perizinan lainnya.