Muncul Praktik Impor Beras Lewat Pelabuhan Sabang, Tani Merdeka Singgung Permainan Oknum

SuaraSumut.id - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir menyoroti adanya praktik impor beras asal Thailand melalui Pelabuhan Sabang, Aceh, Minggu (23/11/2025).

Tak tanggung-tanggung, dia menilai ada indikasi permainan oknum di balik masuknya beras impor tersebut.

Don mendesak pemerintah segera turun tangan mengusut siapa saja pihak yang terlibat dalam proses impor itu.

Menurutnya, langkah tersebut penting dilakukan mengingat impor beras berpotensi merusak stabilitas harga gabah yang telah ditetapkan pemerintah.

"Beras impor itu mau dikemanakan, sementara kita sudah swasembada pangan. Regulasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, apalagi Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tahun ini tidak impor beras," ujar Don Muzakir, Kamis (27/11/2025).

Don menegaskan, produksi beras nasional pada Januari–Desember 2025 mencapai 34,7 juta ton, melebihi target 32 juta ton.

Dengan kondisi surplus tersebut, ia memastikan kebutuhan beras dalam negeri dapat dipenuhi tanpa perlu impor.

Ia mengingatkan bahwa kebijakan impor, meski diperbolehkan di kawasan bebas seperti Sabang, tetap harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Karena itu, Don menuntut Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) memberikan penjelasan rinci terkait tujuan impor tersebut.

"Kebutuhan impor beras untuk apa? Apakah untuk kebutuhan industri di Sabang atau untuk diperjualbelikan di pasar tradisional di luar kawasan Sabang?” tanya sosok juga menjabat Ketua Umum DPP Pedagang Pejuang Indonesia Raya (Papera).

Baca Juga: Presiden dan Menteri Perhubungan Digugat LBH Kantara, Tuntut Implementasi UUPA Pelabuhan Aceh

Sambil menunggu penjelasan dari BPKS, Don menegaskan bahwa beras impor yang masuk melalui Sabang tidak boleh beredar di luar kawasan bebas. Ia khawatir hal itu akan merusak harga pasar dan merugikan petani lokal.

Selain itu, Don menyoroti urgensi pengawasan ketat di pelabuhan bebas agar tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu.

“Kita harus jaga swasembada ini bersama-sama. Kalau petani sudah bekerja keras dan produksi sudah cukup, maka tugas kita adalah melindungi para petani,” tegasnya.

Menurut Don, Tani Merdeka Indonesia akan terus mengawal kebijakan swasembada pangan dengan menjadi “mata dan telinga” pemerintah di lapangan. Ia juga menyatakan dukungan penuh terhadap program Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang telah mendorong capaian swasembada pangan.

Mencuatnya persoalan impor beras melalui Sabang ini, lanjut Don, menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar memperketat pengawasan di kawasan bebas demi menjaga harga gabah tetap stabil dan memastikan ketahanan pangan nasional terjaga.